Jakarta, Beritasatu.com - DPP Projo merespons Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang memutar kembali rekaman suara Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda pada 2019.

Dalam rekaman itu, Jokowi berbicara mengenai upaya hukum dengan membisiki KPK, Kejaksaan Agung, hingga Polri. Hasto pun mengkaitkan omongan presiden itu dalam konteks politik kekinian.

Bendahara Umum DPP Projo Panel Barus menilai Hasto tengah ngelindur sehingga tidak memahami konteks omongan Presiden Jokowi. Apalagi, kata dia, mengkaitkannya dengan konteks politik saat ini terutama pada Pemiliha Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Mas Hasto sedang ngelindur, tidak paham konteks omongan Presiden Jokowi saat itu. Apalagi, mengaitkannya dengan kondisi politik saat ini, sangat tidak nyambung,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (17/8/2024).

Panel mengatakan, rekaman suara yang di putar Hasto merupakan suara Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda pada2019.

Saat itu, kata Panel, Presiden Jokowi menyampaikan upaya hukum dengan membisiki KPK, Jaksa Agung ST Burhanuddin hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam konteks memberikan wanti-wanti terhadap pihak-pihak yang menghambat investasi masuk ke Indonesia dan mengganggu jalannya program pemerintahan.

Sebab, kata Panel, Presiden Jokowi sudah mendengar adanya pihak yang berupaya mengganggu jalannya program pemerintah di tingkat daerah, tetapi belum ada ketegasan dari aparat penegak hukum. Terkait hal itu, kata Panel, Presiden Jokowi memberikan wanti-wanti langsung agar adanya tindakan tegas terhadap hal itu.

“Presiden Jokowi jelas menyampaikan hal itu untuk memberikan wanti-wanti kepada pihak-pihak yang mencoba mengganggu program pemerintah, bukan dalam konteks politik. Ini kan ngelantur jadinya Mas Hasto,” tandasnya.

Panel juga menyesalkan, pada peringatan HUT ke-79 RI seharusnya diisi dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, kata dia, Hasto justru menyerang Presiden Jokowi lewat cara-cara yang manipulatif.

Panel juga menyoroti Hasto yang mengomentari langkah Nasdem batal mendukung Anies Baswedan dan situasi Pilkada 2024. Menurut dia, pernyataan Hasto memberikan sinyal kuat PDIP mulai panik karena mulai ditinggalkan mitra koalisinya pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres 2024), yakni PPP dan Partai Perindo.

Kedua partai tersebut sudah menyatakan dukungan kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).

"Saya melihat ada kecenderungan kepanikan dari Mas Hasto dan PDIP karena mulai ditinggalkan oleh mitra koalisinya. Bahkan, Nasdem yang bukan mitra mereka saja dikomentari,” tandas Panel.

Panel mengatakan, alasan PDIP ditinggal mitra koalisinya karena dinilai tidak menguntungkan. Sebab, PPP gagal lolos ke Senayan serta Partai Perindo yang suaranya tidak meningkat dari pemilu sebelumnya.

Panel juga menduga elite PDIP dan Hasto tengah mengembuskan terus narasi bohong untuk mendeskriditkan Jokowi. Panel pun mencatat sejumlah hal yang dinilai mendeskriditkan Jokowi, di antaranya narasi bohong tentang Jokowi ingin ambil alih PDIP, Jokowi menginginkan tiga periode, isu Jokowi menjegal calon kepala daerah, mengenai skenario kotak kosong pada pilkada, dan yang terakhir menyebarkan disinformasi terkait pidato Jokowi.

“Lagi-lagi situasi itu diputar balik dengan isu penjegalan, kotak kosong, dan selalu menarasikan bahwa Jokowi yang salah,” pungkas Panel.