Penajam, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal insiden pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) putri 2024 yang melepas hijab dalam upacara pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) Selasa (13/8/2024).

Jokowi menyampaikan, sejatinya setiap orang tidak bisa diseragamkan dan perlu menghormati keberagaman dalam kebinekaan.

"Kita harus menghormati keberagaman, kita harus menghormati kebinekaan karena negara-negara besar, sukunya berbeda, rasnya berbeda, agamanya berbeda, adat istiadatnya berbeda, jadi tidak bisa diseragamkan," jelasnya di IKN, Kaltim, Sabtu (17/8/2024).

Jokowi menegaskan perbedaan adalah anugerah yang patut disyukuri serta keberagaman merupakan kekayaan yang untuk persatuan. Saat ditanya soal sanksi terhadap Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi atas insiden tersebut, Jokowi mengaku belum memutuskannya. "Ya nanti dilihat," ucapnya.

Sebelumnya, BPIP mengizinkan para anggota paskibraka putri yang mengenakan hijab untuk tidak melepas hijab saat upacara peringatan kemerdekaan ke-79 RI, Sabtu (17/8/2024). Kepala BPIP Kepala Yudian Wahyudi meminta maaf atas kontroversi yang terjadi.

"Paskibraka putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara," kata Yudian dalam keterangannya yang diterima Kamis (15/8/2024).

"Menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan berita pelepasan jilbab bagi paskibraka putri tingkat pusat Tahun 2024," tambahnya.

Diketahui, dugaan anggota Paskibraka putri 2024 yang beragama Islam diminta untuk melepas hijabnya saat prosesi pengukuhan pada Selasa (14/8/2024) menjadi perbincangan masyarakat akhir-akhir ini.

Dugaan ini mencuat setelah sejumlah foto yang beredar di media sosial menunjukkan bahwa tidak ada anggota Paskibraka putri 2024 yang mengenakan hijab dalam momen pengukuhan tersebut, meskipun dalam foto-foto lain terlihat beberapa dari mereka mengenakan hijab dalam keseharian.

Yudian sebelumnya menegaskan tidak ada pemaksaan untuk melepas hijab terhadap anggota paskibraka putri. Yudian menjelaskan anggota paskibraka putri melepas hijabnya secara sukarela.

Hal ini sesuai dengan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Peraturan tersebut mengharuskan anggota paskibraka mengenakan pakaian seragam.

"Peraturan ini mengharuskan penggunaan uniform atau pakaian yang seragam untuk menjaga keseragaman. Ini penting agar tidak ada perbedaan yang mencolok dalam penampilan anggota paskibraka,” ujar Yudian dalam keterangan pers di IKN, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024).