Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan sangat siap apabila menjadi korban reshuffle alias perombakan Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Yasonna tidak menampik belakangan muncul isu dirinya akan kena reshuffle dalam waktu dekat. Menurutnya, reshuffle merupakan hak prerogatif seorang presiden sehingga dirinya akan menerima apabila dicopot menjadi pembantu presiden di kabinet.

"Reshuffle kewenangan sepenuhnya presiden Indonesia. Am I ready or not? I am more than ready [apakah saya siap atau tidak? Saya lebih dari siap]," ujar Yasonna usai acara Peluncuran Desain Baru Paspor RI, Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Sabtu (17/8/2024).

Oleh sebab itu, dia meminta setiap pihak bersabar ihwal kebenaran adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. "Kita tunggu besok, eh lusa," jelas elite PDI Perjuangan (PDIP) ini.

Sebelumnya, Jokowi sudah angkat bicara mengenai kabar reshuffle Kabinet Indonesia Maju, khususnya menteri yang merupakan kader PDIP. Dia menekankan akan merombak menteri apabila diperlukan.

“Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Saya udah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu,” ujarnya kepada wartawan usai meninjau pembangunan sport center PSSI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Selasa (13/8/2024).

Sementara itu, Istana Kepresidenan membantah terkait dengan isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan bahwa isu yang beredar tidaklah benar.

“Tidak ada rencana atau tidak ada agenda reshuffle kabinet pada 14 Agustus atau 15 Agustus 2024, seperti isu yang beredar,” katanya saat dihubungi, Rabu (14/8/2024).