Megawati Sebut Hukum dan Konstitusi Sengaja Dibelokkan dengan Cara Populis
17 Agu 2024 : 18.02
Views 3
Kompas.com Jenis Media: Nasional
Megawati Sebut Hukum dan Konstitusi Sengaja Dibelokkan dengan Cara Populis
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Umum PDI-P
Megawati
Soekarnoputri menganggap bahwa penguasa saat ini sedang mencoba menggeser kedaulatan rakyat yang menjadi cita-cita kemerdekaan dengan kedaulatan kekuasaan.
"Seluruh cita-cita besar kemerdekaan itu kini ada yang mencoba membelokkan sejarah melalui kekuasaannya," kata Megawati saat memimpin upacara bendera Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Masjid At-Taufiq seberang Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Jumat (17/8/2024).
"Hukum digeser maknanya dari hak keadilan uang hakiki menjadi alat intimidasi," kata dia.
Presiden kelima RI itu juga bicara bahwa konstitusi yang harusnya menjadi landasan pokok bagi pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia untuk dijalankan dengan selurus-lurusnya ternyata bisa seenaknya dibelokkan arahnya.
"Produk hukum penuh legalitas prosedural tanpa falsafah hukum dan kegunaannya bagi kepentingan rakyat," ucap dia.
"Seluruh upaya tersebut berjalan secara sistematis dengan kemasan wataknya yang sepertinya populis," kata Megawati.
Perempuan yang sudah memimpin PDI-P sejak 1999 itu mengaku prihatin karena kedaulatan rakyat sebagai pilar utama demokrasi kini diubah wataknya.
Ia menyoroti adanya rasa takut pada masyarakat untuk bicara soal kebenaran. "Sepertinya, untuk berbicara kebenaran pun banyak yang sudah tidak sanggup, mulutnya terkunci, mulutnya terdiam," kata dia. Kritik Megawati dan pengurus teras PDI-P terhadap penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan mulai mencuat setelah partai berlogo banteng itu pisah jalan dengan Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2024. Belakangan, Megawati dan para elite PDI-P juga melontarkan isi bahwa kepengurusan partai mereka dalam ancaman diambil alih. "Teman-teman pers kan sudah bisa merasakan ada upaya untuk melakukan konsolidasi kekuasaan. Bahkan ada sosok penting yang berjuang menjalankan perintah dari pemimpin itu, tetapi kemudian orang mengatakan habis manis sepah dibuang," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto pada Kamis (15/8/2024). Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Ia menyoroti adanya rasa takut pada masyarakat untuk bicara soal kebenaran. "Sepertinya, untuk berbicara kebenaran pun banyak yang sudah tidak sanggup, mulutnya terkunci, mulutnya terdiam," kata dia. Kritik Megawati dan pengurus teras PDI-P terhadap penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan mulai mencuat setelah partai berlogo banteng itu pisah jalan dengan Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2024. Belakangan, Megawati dan para elite PDI-P juga melontarkan isi bahwa kepengurusan partai mereka dalam ancaman diambil alih. "Teman-teman pers kan sudah bisa merasakan ada upaya untuk melakukan konsolidasi kekuasaan. Bahkan ada sosok penting yang berjuang menjalankan perintah dari pemimpin itu, tetapi kemudian orang mengatakan habis manis sepah dibuang," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto pada Kamis (15/8/2024). Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Sentimen: positif (88.9%)