Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan memperkirakan outlook subsidi kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) sepanjang 2024 dapat mencapai Rp7,88 triliun. Subsidi PSO ini naik drastis sejak periode 2020 akibat proyek LRT Jabodebek. 

Mengutip Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025, outlook tahun anggaran 2025, subsidi PSO diperkirakan mencapai Rp7.888,3 miliar atau Rp7,88 triliun. Faktor yang memengaruhi kenaikan anggaran subsidi PSO dalam periode 2020-2024 antara lain peningkatan anggaran subsidi PSO PT KAI terutama untuk mendukung LRT Jabodebek.

Subsidi PSO 2024 tersebut tertinggi sejak 2020. Pada periode 2020–2023, realisasi subsidi PSO mengalami peningkatan rata-rata 2,4% per tahun dari semula sebesar Rp4,74 triliun pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp5,09 triliun pada tahun anggaran 2023. 

Pada RAPBN 2024, subsidi PSO direncanakan sebesar Rp8,09 triliun. Alokasi subsidi PSO terbesar diberikan kepada KAI, disusul oleh Pelni dan Antara. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp2,20 triliun apabila dibandingkan dengan outlook tahun 2023 sebesar Rp5.894,5 miliar. 

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo sempat memberikan komentar terkait investasi pada transportasi massal LRT, MRT dan Whoosh yang rugi. Adapun, kerugian akibat transportasi massal dalam hal ini biaya operasional dan investasi harus dapat ditanggung oleh PSO maupun APBD. 

“MRT, LRT, kereta cepat semuanya itu rugi, artinya harus ada PSO, APBD harus siap meng-cover biaya operasional,” ujarnya.

Di sisi lain, pada RAPBN 2025 PSO direncanakan sebesar Rp7,96 triliun, lebih tinggi 0,9% atau sebesar Rp71,9 miliar dibandingkan dengan anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp7,88 triliun. Kenaikan anggaran tersebut diklaim sebagai upaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan umum di bidang transportasi dan penyediaan informasi publik. 

Sebanyak 60,26% akan dialokasikan ke PT Kereta Api Indonesia, yaitu sekitar Rp4,79 triliun disusul PT Pelni sebesar Rp2,97 triliun dan Perum LKBN Antara sebesar Rp184,6 miliar.