GELORA.CO - - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menanggapi bantahan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) yang menyebut bahwa Paskibraka putri secara sukarela melepas jilbab saat pengukuhan di IKN.  

"Kok ada larangan jilbab dalam Paskibraka. Setelah dikomplain seluruh Indonesia jawabannya kesukarelaan," ujarnya saat memberikan sambutan dalam pemberian dokumen B.1 KWK terhadap calon kepala daerah di Kantor DPP PKB, Kamis (15/8).

Hal itu menurutnya muskil. Para anggota Paskibraka putri tentu berada di posisi tak punya pilihan ketika soal penggunaan jilbab tak diatur dalam prosesi tersebut. 

"Kalau ada atasan dan bawahan, kesukarelaan itu pasti tidak terjadi," ucapnya.

"Semua dihinggapi rasa ketakutan tangdi bawah terhadap yang di atas. Ya anak-anak kita pasti sudah lama ingin jadi paskibraka kan. Jadi untuk kerelaan ya tentu kerelaan yang terpaksa," tegas Cak Imin. 

Atas kisruh yang terjadi akibat ketentuan dari BPIP terhadap para anggota Paskibraka putri itu, Cak Imin meminta Kepala BPIP mundur dari jabatannya. 

"Saya menuntut kepala BPIP harus turun dan diganti atas perilaku yang tidak benar dan mengganggu rasa keadilan dan persatuan," pungkasnya. 

Sebelumnya, Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) membantah mengeluarkan aturan larangan memakai jilbab bagi anggota Paskibraka untuk HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Penampilan para anggota Paskibraka putri atas kesukarelaan sendiri.

"BPIP menegaskan tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," kata Kepala BPIP Yudian Wahyudi di IKN, Kalimantan Timur, Rabu (14/8).

Yudian mengatakan, anggota Paskibraka putri yang melepas hijab hanya dilakukan pada saat pengukuhan dan upacara HUT ke-79 RI.

"Di luar acara pengkuhan Paskibraka dan pengibaran sang Merah Putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan tersebut," imbuhnya