Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan pada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) menjadi Selasa (20/8/2024). Agenda pemeriksaan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.

“Akhirnya diputuskan dijadwalkan ulang menjadi 20 Agustus 2024,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Kamis (15/8/2024).

Namun, diputuskan agenda pemeriksaan baru akan digelar pekan depan mengingat penyidik KPK yang menangani kasus tersebut sudah ada kegiatan lain.

“Benar saudara HK hadir hari ini untuk meminta penjadwalan ulang pemeriksaan sebagai saksi. Alasan permohonan karena ada jadwal kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan pada tanggal panggilan penyidik yaitu 16 Agustus 2024,” ujar Tessa.

Hasto tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta sekitar pukul 10.00 WIB. Dia didampingi sejumlah anggota tim hukum PDIP, yakni Ronny Talapessy dan Johannes Tobing. "Jadi hari ini, saya memenuhi panggilan dari KPK untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya," ungkap Hasto.

Hanya saja, tak lama kemudian, Hasto keluar dari lobi Gedung Merah Putih KPK. Dia mengungkapkan sejatinya jadwal pemeriksaan diagendakan Jumat (16/8/2024). Namun, Hasto meminta agar dimintai keterangan hari ini mengingat besok akan digelar agenda pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tidak hanya itu, Hasto mengaku telah ada agenda diskusi bedah buku di Museum Multatuli, Banten. "Itu sudah direncanakan 2 minggu lalu, sehingga hari Senin kemarin saya berkirim surat untuk memohon agar bisa dijadwalkan pada hari ini. Dimajukan 1 hari," ujar Hasto.

Hasto tak mempermasalahkan penyidik belum bisa menggali keterangannya hari ini. Oleh sebab itu, Hasto dan tim penyidik sepakat agar agenda pemeriksaan dijadwalkan ulang menjadi Selasa (20/8/2024) depan.

"Namun, KPK rupanya sangat sibuk, dan kami memaklumi hal tersebut, sehingga akhirnya disepakati untuk dijadwalkan ulang pada 20 Agustus Selasa jam 10 pagi," ucap Hasto.

Hasto dipanggil dalam pengembangan kasus suap proyek jalur kereta di DJKA Kemenhub. Kasus di DJKA diawali dengan perkara Direktur PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto yang menyuap pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Kelas 1 Semarang Putu Sumarjaya.

Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Adapun total suap yang telah diberikan Dion dkk ke berbagai pihak atas pekerjaan tersebut mencapai Rp 37,9 miliar.