Bisnis.com, JAKARTA -- Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan pemanggilannya di perkara suap jalur kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).

Hasto awalnya mengaku tidak tahu alasan pemanggilannya di kasus DJKA. Namun, ternyata KPK sebelumnya telah memeriksa Wakil Sekjen PDIP terlebih dahulu, Yoseph Adhie Dharmo. Pemanggilan Yoseph disebut berkaitan dengan perannya sebagai Kepala Sekretariat Kantor Pemenangan Joko Widodo-Maruf Amin di 2019. 

Sebagai kepala sekretariat, Yoseph bertanggung jawab untuk mengurus Rumah Aspirasi. Operasionalnya bersumber dari gotong royong. Konon, terang Hasto, salah satu donor atau pemberi bantuan ke Rumah Aspirasi itu kini terseret di kasus DJKA. 

"Ada pihak yang membantu. Itu semua dicek, dipersiapkan dengan baik. Dan kemudian ternyata ada indikasi, ada dugaan bahwa yang membantu itu di kemudian hari itu menjadi tersangka," ungkap Hasto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/8/2024). 

Setelah itu, Hasto mengakui bahwa tersangka kasus DJKA dimaksud menyimpan nomor pribadinya. Nomor itu dikirimkan oleh Yoseph. Namun, dia tidak membeberkan siapa tersangka kasus DJKA dimaksud yang memberikan bantuan ke Rumah Aspirasi Jokowi-Maruf. 

"Nah sehingga dari hal tersebut, saya dimintai keterangan dan saya akan siap datang. Itu keterangan saya sendiri karena bertemu dengan begitu banyak orang. Sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi-Maruf Amin, saya tidak ingat satu persatu. Karena saat itu spiritnya adalah untuk memenangkan," ucapnya.

Politisi asal Yogyakarta itu juga menegaskan tidak kenal dengan tersangka kasus DJKA itu. Dia pun membantah kapasitas pemanggilannya di kasus ini berkaitan dengan pekerjaannya sebagai konsultan kereta api. 

Hasto, yang merupakan lulusan teknik, mengaku bekerja sebagai konsultan project management dan tidak memiliki hubungan dengan perkeretaapian. 

"Saya tidak ada kaitannya dengan konsultan kereta api. Di situ konsultan saya tentang proses engineering, tentang project management," ucapnya. 

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Hasto awalnya dipanggil pada Juli 2024 terkait dengan kasus tersebut. Usai menemui penyidik hari ini, kedua pihak menyepakati penjadwalan ulang pemeriksaan di kasus itu pada 20 Agustus mendatang. 

Pihak KPK pada Juli 2024 memastikan bahwa pemanggila Hasto memang bukan berkaitan dengan jabatannya di PDIP, melainkan sebagai konsultan.