Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri memiliki pandangan perihal dinamika jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2024. Ia menilai kondisi saat ini terkesan menghalangi orang mencalonkan diri.

Dalam kesempatan itu, dia juga sempat menyinggung nasib PDIP yang ditinggal sendirian, sedangkan partai lain membentuk KIM Plus.

"Lucu juga deh kalau lihat sekarang pilkada nih, yang ini nggak boleh sama yang itu, yang ini nggak boleh sama yang itu," kata Megawati saat menghadiri acara pengumuman bakal calon kepala daerah dan bakal calon wakil kepala daerah di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Megawati menyebut upaya menghalangi seseorang itu dilakukan dengan membentuk koalisi. Dia pun terkadang merasa kasihan dengan nasib PDIP yang pada akhirnya ditinggal sendirian sedangkan yang lain membentuk KIM Plus.

"Dibuatlah apa namanya nih sekarang, aku sampai dengar, lihatin saja, terus saya suka ngomong kepada diri saya sendiri 'kasihan deh PDI Perjuangan, dikungkung, ditelikung, ditinggal sendirian', wah yang lain KIM Plus," ucap dia.

Megawati lantas mempertanyakan apa itu KIM Plus. Dia kemudian menyebut seharusnya setiap warga negara punya hak yang sama untuk dipilih dalam pemilu langsung.

Tak hanya itu, Megawati juga mempertanyakan KPU terkait slogan luber jurdil. Dia sempat bertanya-tanya dengan slogan tersebut apakah bisa benar-benar dijalankan.

"Jadi merdeka jurdil, KPU selalu bilang, aku lihat balihonya, nggak tahu sekarang, apa namanya 'KPU, Komisi Pemilihan Umum, selalu menjaga, supaya terjadinya jujur dan adil', terus satu lagi opo? Luber, tuh langsung umum, aku lihat di jalan mana, aku pikir 'benar opo nggak ya', eh tahu tahunya duar, gile," tutur Megawati.

Analisis
Musfi Romdoni selaku analis sosial-politik Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menjelaskan, Megawati adalah politisi yang dikenal kerap menggunakan bahasa politik level tinggi atau high-level political language. Meskipun terkesan sederhana, bahasa politik yang digunakan Megawati kerap memiliki makna bercabang dan penuh pesan simbolik.

"Pidato Megawati di DPP PDIP kemarin banyak ditafsirkan kalau PDIP sedang dikebiri. Mereka kalah di pilpres, suaranya turun di pileg, dan sekarang dikucilkan di koalisi pilkada oleh KIM Plus," ujar Musfi kepada CNBC Indonesia.

"Jokowi disebut-sebut sedang mengebiri PDIP. Karena merasa dikhianati, PDIP pasti memukul balik setelah Jokowi turun takhta. Untuk mencegah itu, atau bahkan menghilangkan daya pukul PDIP, Jokowi melakukan berbagai operasi untuk mengebiri PDIP," lanjutnya.

Menurut Musfi, pengucilan PDIP di pilkada sebenarnya terjadi akibat operasi langsung dan tidak langsung. Secara langsung, di berbagai daerah strategis, seperti Jakarta dan Jawa Barat, KIM Plus memang mendominasi dengan merangkul banyak partai.

"Tapi ini juga efek tidak langsung. Karena begini, politisi ini kan pragmatis. Ada banyak kasus di mana kandidat lebih memilih dukungan KIM karena KIM sekarang adalah pemenangnya. Begitu juga dengan bohir politik, mereka akan mendukung kandidat yang didukung partai berkuasa," kata Musfi.

"Ini siklus saja. Ketika PDIP berkuasa kemarin, kandidat dan bohir mendekat ke PDIP. Tapi sekarang roda berputar. Yang artinya, ada kemungkinan Megawati ingin membangun narasi politik rasa iba. Ini seperti gaya politik SBY, unik juga Megawati justru meniru gaya orang yang tidak disukainya," lanjutnya.

Dia menilai publik ingin dibuat simpati ke PDIP dengan narasi mereka sedang dikebiri, sedang dizalimi. Padahal, kalau bicara soal siklus kekuasaan, lanjut Musfi, ini konsekuensi kekalahan PDIP. Politik Indonesia sangat pragmatis, partai yang kalah pasti ditinggalkan.

"Selain itu, kita sering lupa kalau besok bukan pemerintahan Jokowi, tapi pemerintahan Prabowo. Megawati tidak punya masalah personal dengan Prabowo. Megawati bahkan punya jasa besar ke karier politik Prabowo ketika memilihnya jadi wakil pada Pilpres 2009. Pemain kunci di orkestra politik nantinya adalah Prabowo, dan bukannya Jokowi," ujar Musfi.

(miq/miq)