Jakarta, Beritasatu.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas akan tetap berlangsung hingga November 2024, meskipun kondisi cuaca telah beralih ke fase La Nina atau musim hujan.

BNPB telah memetakan enam provinsi prioritas yang mendapatkan penanganan karhutla, yaitu Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa fase La Nina, yang diperkirakan terjadi pada awal Agustus membawa peningkatan curah hujan sebesar 20-40% di atas normal.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil pemantauan citra satelit, BNPB masih mendeteksi titik panas di salah satu provinsi, karena curah hujan belum merata. Hal ini mengindikasikan bahwa jika tidak dikendalikan, api bisa dengan cepat menyebar.

"Oleh karena itu, kami memastikan bantuan pengendalian karhutla dari BNPB untuk enam daerah prioritas ini tetap berjalan," kata Abdul Muhari dikutip dari Antara, Selasa (13/8/2024).

Selain itu, operasi pengendalian terus dilakukan berdasarkan pengalaman dari karhutla tahun-tahun sebelumnya, serta didukung oleh analisis prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Dalam analisis tersebut, diperkirakan bahwa hujan di wilayah Indonesia bagian barat bersifat sementara dan belum merata pada pertengahan Agustus hingga awal September. Sehingga, ada kekhawatiran bahwa setelah fase tersebut berakhir, titik panas bisa kembali muncul jika tidak terus dikendalikan.

"Operasi ini diharapkan dapat berlangsung hingga kondisi cuaca benar-benar kembali normal, dengan beberapa daerah seperti Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur menetapkan status darurat karhutla hingga November," tambahnya.

BNPB telah mengerahkan bantuan seperti armada pesawat, helikopter untuk patroli dan penyiraman air dari udara (water bombing), serta peralatan mesin pompa untuk penyiraman darat, yang telah disebar ke enam provinsi sesuai kebutuhan pemerintah daerah setempat. Penyiraman air ditargetkan pada lahan gambut dan mineral yang tidak produktif.

Data dari Pusdalops BNPB hingga 22 Juli 2024 mencatat luas karhutla di Provinsi Riau mencapai 572,9 hektare, Sumatera Selatan 21 hektare, Kalimantan Tengah 275 hektare, Kalimantan Barat 35 hektare, Kalimantan Selatan 12 hektare, Kalimantan Timur 9,7 hektare, dan Provinsi Jambi hingga 3 Agustus 2024 seluas 126 hektare.

"Secara keseluruhan, kasus karhutla berhasil dikendalikan oleh tim di lapangan, dengan target meminimalkan penyebaran dibandingkan tahun sebelumnya," ujar Abdul Muhari.