Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menyampaikan pandangannya mengenai mundurnya Airlangga Hartarto dari posisi ketua umum DPP Partai Golkar. Adib menduga Golkar sulit untuk diatur, terutama dalam konteks Pilkada 2024.

Golkar dinilai memiliki nilai tawar yang tinggi di tingkat elite politik.

"Berdasarkan analisis dari fakta-fakta empiris yang saya kumpulkan, tarik ulur kepentingan di kalangan elit sangat kuat, dan ini selaras dengan pernyataan saya sebelumnya bahwa posisi Golkar dalam tawar-menawar politik sangat tinggi, meskipun bukan partainya presiden," kata Adib pada Selasa (13/8/2024).

Adib juga menyebut dalam Pilkada 2024, Golkar cenderung memilih jalan sendiri dan tidak sebarisan dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Hal ini diduga menjadi alasan Golkar mendapatkan tekanan dari elite politik.

"Diduga, Golkar ini sulit untuk diatur. Di berbagai daerah, figur dari Golkar sangat potensial untuk maju di pilkada. Mungkin ada tekanan agar mereka tetap berkoalisi dengan KIM, padahal mungkin Airlangga dan struktur Golkar ingin berjalan sendiri," ucapnya.

"Jika Airlangga dianggap susah diatur, mengapa tidak menggunakan orang lain yang lebih bisa diatur? Dugaan saya seperti itu," tambahnya.

Menurut Adib, ada operasi politik yang dilakukan oleh para elite untuk menyatukan kembali barisan KIM dalam Pilkada 2024. Pasalnya, Pilkada 2024 ini dianggap sebagai tolak ukur penting untuk Pemilu 2029 mendatang.

"Ingat, mesin politik Golkar sedang dalam kondisi prima. Golkar juga merupakan partai senior dengan kaderisasi yang kuat. Saya kira, ini adalah bagian dari tarik ulur kepentingan elite politik, ketika pion-pion politik sedang dimainkan," pungkasnya.