Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Venezuela Nicolas Maduro memerintahkan pemblokiran terhadap X selama 10 hari setelah berselisih dengan pemiliknya, Elon Musk. Dalam pidatonya pada Kamis, ia menandatangani dekrit yang memerintahkan regulator telekomunikasi untuk memblokir X selama 10 hari. Maduro menuduh X telah melanggar semua aturan.

"Melanggar semua aturan jaringan sosial, Twitter, yang sekarang dikenal sebagai X - telah melanggar [aturan], dengan menghasut kebencian, fasisme, perang saudara, kematian dan konfrontasi di antara rakyat Venezuela, [dia] telah melanggar semua hukum Venezuela. Dan di Venezuela ada hukumnya... dan kami akan menegakkan hukum tersebut."

Komisi Telekomunikasi Nasional Venezuela, atau Conatel, akan "menghapus jejaring sosial X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, dari peredarannya di Venezuela selama 10 hari," sehingga X dapat meresponsnya, tambah Maduro.

Perusahaan pemantau internet NetBlocks mengonfirmasi bahwa X kini dibatasi di Venezuela mengikuti perintah Maduro.

Sejumlah penyedia layanan internet di negara tersebut terlihat memutus akses ke situs tersebut, dengan beberapa menunjukkan tidak ada jangkauan dan yang lainnya menunjukkan akses terbatas, Perusahaan pemantau internet NetBlocks mengonfirmasi bahwa X kini dibatasi di Venezuela mengikuti perintah Maduro.

Musk melancarkan perang kata-kata dengan Maduro, yang mengklaim ia meraih masa jabatan enam tahun ketiga dalam hasil pemilu yang bersengketa.

Musk menulis dalam sebuah postingan di X, "Malu bagi Diktator Maduro" dan menuduh pemimpin lama Venezuela itu melakukan "kecurangan pemilu besar-besaran."

Sebagai tanggapan, Maduro menantang miliarder teknologi itu untuk melawannya, dengan mengatakan kepada televisi nasional: "Elon Musk, saya siap. Aku tidak takut padamu... Ayo bertarung, dimanapun kamu mau."

Menanggapi postingan X yang berisi cuplikan komentar Maduro, Musk berkata, "Saya menerimanya."

Sebagai informasi, protes meletus di Venezuela setelah pemilihan presiden tahun 2024 pada tanggal 28 Juli, yang diwarnai oleh tuduhan pelanggaran dan kecurangan pemilu.

Pemerintahan Maduro telah menindak protes tersebut, dan polisi anti huru hara dikerahkan untuk meredam kerusuhan tersebut.

Baik Maduro maupun lawannya, Edmundo Gonzalez Urrutia, mengklaim kemenangan dalam pemilu tersebut, dan otoritas pemilu nasional menyatakan Maduro memenangkan 51% suara.

Namun, Washington dan pemerintah asing lainnya meragukan hasil resmi tersebut. AS, yang pada bulan April menerapkan kembali sanksi terhadap Venezuela untuk menekan pemerintahan Maduro terkait masalah pemilu, mengakui Gonzalez sebagai pemenang pemilu bulan Juli yang disengketakan.