Tangkapan layar Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai ketua umum DPP Partai Golkar dalam sebuah video yang disiarkan Partai Golkar di Jakarta, Minggu (11/8/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi Partai Golkar pastikan 11 waketum berpeluang menjadi plt ketum Dalam Negeri    Widodo    Senin, 12 Agustus 2024 - 00:03 WIB

Elshinta.com - Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Adies Kadir menyatakan 11 wakil ketua umum (waketum) partai seluruhnya berpeluang menjadi pelaksana tugas (plt.) ketua umum (ketum).

Dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar, Adies menjelaskan bahwa tidak ada aturan yang mengharuskan wakil ketua umum tertentu otomatis menjabat sebagai plt. ketua umum.

"Semua wakil ketua umum punya kesempatan untuk maju sebagai pelaksana tugas. Akan tetapi, itu semua tergantung pada keputusan rapat pleno," kata Adies saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu malam.

Dalam jumpa pers itu, sejumlah pengurus pusat Partai Golkar memberikan pernyataan, yang tidak diikuti dengan sesi tanya jawab. Mereka adalah Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Meutya Hafid, Waketum Partai Golkar Adies Kadir, Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, dan Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily.

Ahmad Doli Kurnia dalam sesi jumpa pers itu melanjutkan 11 wakil ketua umum itu yang nantinya dimusyawarahkan dalam rapat pleno oleh para pengurus DPP Partai Golkar hingga akhirnya mereka menyepakati satu nama sebagai pelaksana tugas ketua umum.

Nantinya, plt. ketua umum akan menjalankan tugas ketua umum sampai digelarnya musyawarah nasional (munas) atau musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang menjadi forum untuk menyepakati ketua umum baru.

Sebelas wakil ketua umum Partai Golkar itu, yaitu Adies Kadir, Bambang Soesatyo, Ahmad Doli Kurnia, Firman Soebagyo, Agus Gumiwang, Dito Ariotedjo, Nurdin Halid, Nurul Arifin, Kahar Muzakir, Melchias Marcus Mekeng, dan Roem Kono.

Pengurus DPP Partai Golkar itu, sebagaimana disebutkan Doli dan Ace, menargetkan rapat pleno paling lambat berlangsung pada hari Selasa (13/8).

Dalam rapat pleno itu, para pengurus DPP Partai Golkar bakal membahas surat pengunduran diri Airlangga sehingga statusnya dapat dipastikan secara de facto dan de jure tidak lagi menjabat sebagai ketua umum. Selanjutnya rapat itu juga akan menyepakati satu dari 11 wakil ketua umum yang bakal ditunjuk sebagai pelaksana tugas (plt.) ketua umum.

Agenda lain yang bakal dibahas dalam rapat pleno, yaitu terkait dengan jadwal dan tempat penyelenggaraan musyawarah nasional (munas) atau musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang nantinya menjadi forum memilih ketua umum definitif yang baru.

Terkait dengan pemimpin rapat pleno, Doli menyebutkan ada beberapa pengurus yang menjadi opsi, antara lain, wakil ketua umum partai atau Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.

Sementara untuk mekanisme pengambilan keputusan, Ace Hasan Syadzily saat ditemui di lokasi yang sama menyebut sebaiknya memang musyawarah mufakat.

Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya ke publik dalam rekaman video yang disiarkan Partai Golkar di Jakarta, Minggu. Dia menyebut mundur sejak Sabtu malam (10/8).

Dalam rekaman video yang sama, dia menjelaskan alasan pengunduran dirinya karena ingin menjaga keutuhan Partai Golkar dan menjaga stabilitas di tengah masa transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo ke pemerintahan Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres 2024.

Sumber : Antara