Jakarta, Beritasatu.com - Lima pengurus Partai Golkar memberikan klarifikasi terkait keputusan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar. Wakil Ketua Umum Bidang Hukum Partai Golkar Adies Kadir mengatakan Airlangga Hartarto secara de facto memang mengundurkan diri tetapi secara de jure surat pengunduran diri masih perlu mendapatkan legitimasi atau persetujuan dari DPP Partai Golkar dalam rapat pleno,

"Dalam prosesnya pengunduran diri ini harus dilaporkan kepada DPP, karena kan yang ditujukan kepada DPP Partai Golkar. Jadi secara yuridis kita masih menunggu keputusan DPP Partai Golkar melalui rapat pleno untuk terkait dengan surat pengunduran Pak Airlangga tersebut," ungkap Adies saat konferensi pers di DPP Golkar, Jakarta Barat, Minggu (11/8/2024).

Terkait dengan siapa yang akan mengisi posisi pelaksana tugas (Plt) ketua umum Partai Golkar, Adies menambahkan bahwa hal tersebut akan diumumkan pada rapat pleno yang dijadwalkan akan digelar pada Selasa (13/8/2024).

Lebih lanjut Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan jika nantinya jajaran pengurus DPP menerima surat pengunduran diri Airlangga, maka otomatis secara de jure dan de facto dia resmi tak lagi menjabat sebagai ketua umum partai.

"Kami rencananya paling lambat Selasa, insyaallah untuk menerima dan melegitimasi surat pengunduran diri Pak Airlangga Hartarto sebagai ketua umum," kata Ahmad Doli.