Lamongan (beritajatim.com) – Tujuh Fraksi DPRD Kabupaten Lamongan menyampaikan pandangan umum atas pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, di Ruang Rapat Paripurna.

Penyampaian pandangan umum dari DPRD itu diterima langsung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi. Hal itu dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Adapun tujuh fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya itu adalah Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PDI Perjuangan, PKB dan Fraksi Persatuan Nasional Rakyat Indonesia (FPNRI) yang terdiri dari PPP, Partai Nasdem, Partai Hanura serta Perindo.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lamongan Darwoto menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian mekanisme pasca dilakukannya penyampaian oleh Bupati Lamongan pada tanggal 20 Mei 2024 lalu.

“Ini merupakan rangkaian mekanisme pengelolaan keuangan di daerah Kabupaten Lamongan agar lebih transparan dan akuntabel kedepan,” tutur Politisi PDI Perjuangan tersebut, Jumat (31/5/2024).

Diketahui sebelumnya, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lamongan tahun 2023 telah menjalani proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Melalui berbagai kinerja pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang berdampak langsung bagi pencapaian sasaran pembangunan, Pemkab Lamongan berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 kali berturut-turut dari BPK RI, dengan capaian SAKIP tahun 2023 berpredikat “A” PANRB.

Penyampaian pandangan umum 7 Fraksi DPRD atas pertanggungjawaban APBD 2023, dalam Rapat Paripurna.

Lalu Pada pandangan umumnya, Partai Demokrat tampak mengapresiasi atas surplus anggaran sebesar Rp 73.807.039.123 atau 64 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD 2023.

Selain itu, Partai Demokrat juga memberikan saran agar terus melakukan pengawasan terhadap penggunaan belanja tidak terduga, sehingga dapat dimanfaatkan penggunaannya sesuai kebutuhan.

Kemudian pada pajak daerah yang nominalnya mengalami kenaikan dibandingkan dengan 2022, selanjutnya telah terealisasi sebesar Rp160.188.575.701. Pencapaian tertinggi pendapatan itu berasal dari pajak penerangan jalan dengan tingkat realisasi sebesar Rp 69.009.324.039.

“Kami meminta peninjauan kembali agar seluruh sektor mengalami kenaikan merata,” ujar juru bicara Partai FPKB.

Sebagai tambahan informasi, Belanja Daerah secara keseluruhan tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp3.161.814.099.392 atau 90,42 persen, dengan belanja operasional terealisasi sebesar Rp 2.033.266.926.984 atau 89,83 persen.

Belanja operasional merupakan komponen belanja yang terbesar untuk membiayai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, yang menyangkut mutu pelayanan publik dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Daerah.

“Kami berharap ada penambahan anggaran pada pos-pos strategis yang terkait dengan pelayanan publik, kesehatan, dan pelayanan sosial, misalnya bantuan kartu Indonesia sehat (KIS) untuk pegawai honorer dan lainnya,” pungkas juru bicara dari Fraksi PAN. [riq/but]