Pilkada Jakarta: Prabowo Sebut PKS Akan Ikut KIM "Plus", PKS Sebut Anies Gagal Penulis JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto menyebut bahwa Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) dalam waktu dekat akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju ( KIM ) "Plus” terkait pencalonan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. "Ya ini terus kita, kita terus konsultasi komunikasi. Insya Allah dalam waktu dekat kita umumkan," ujar Prabowo di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024) malam. Padahal, PKS diketahui telah mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur (cagub) dipasangkan dengan kader mereka Sohibul Iman pada 25 Juni 2024. Sementara itu, KIM “Plus” diketahui mengusung Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta 2024. Tak hanya Prabowo, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tergabung dalam KIM, Kaesang Pangarep mengakui bahwa partainya sudah pernah berkomunikasi dengan PKS. Saat itu, menurut Kaesang, komunikasi antara PSI dan PKS berjalan dengan lancar. "Komunikasi itu sangat lancar, bahkan sampai sekarang pun, tadi di jam 1, beberapa tim kami juga berkomunikasi langsung dengan PKS,” kata Kaesang di Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024). Kemudian, Kaesang mengatakan bahwa PKS cukup terbuka dan membuka komunikasi dengan banyak partai. Termasuk, terbuka dengan opsi mendukung Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta 2024 . "Ya saya rasa PKS ini partai yang cukup terbuka ya, berkomunikasi dengan seluruh partai," ujar Kaesang . Sementara itu, Partai Golkar mengatakan bahwa partainya terbuka apabila kader PKS akhirnya menjadi bakal calon wakil gubernur (cawagub) mendampingi Ridwan Kamil. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli menyebut bahwa partainya sudah mengusung kader sebagai bakal cagub di Jakarta, sehingga bakal cawagubnya diserahkan ke partai lain. "Ya kami membuka diri. Kan Golkar sudah mengusung calon gubernurnya, nah kami lebih menyerahkan lah kepada partai-partai politik yang lain," ujar Doli saat ditemui di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan pada 7 Agustus 2024. Sebagaimana diketahui, PKS pernah mengungkapkan bahwa KIM sempat menawarkan posisi bakal cawagub pada Pilkada Jakarta. Namun, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, mereka masih menganalisis dan mengkalkulasi penawaran tersebut. "Makanya sedang kita coba, analisis, kita kaji mana kira-kira yang nanti paling maslahat, kira-kira gitu," kata Syaikhu pada 18 Juni 2024. Di samping itu, Syaikhu menegaskan bahwa belum ada tawaran kepada PKS untuk masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. Terkait bergabung dengan KIM “Plus” dan mendukung Ridwan Kamil, PKS diketahui saat ini sedang membahas dan mengkaji opsi tersebut. "Salah satu opsi komunikasi tersebut adalah juga membangun komunikasi politik dengan KIM, di mana RK sebagai calon definitif mereka saat ini. Opsi ini sedang dikaji dan dibahas oleh DPP PKS," ujar Jubir PKS M Kholid saat dimintai konfirmasi Kompas.com pada 7 Juli 2024. Pasalnya, PKS telah memberi waktu selama 40 hari untuk Anies Baswedan melengkapi kekurangan kursi agar bisa mendaftarkan diri sebagai pasangan calon pada Pilkada Jakarta. "Sebenarnya, tenggat waktu 40 hari yakni sejak 25 Juni deklarasi pasangan Anies-Sohibul Iman adalah waktu yang seharusnya cukup bagi Mas Anies untuk sama-sama mengusahakan agar tiket ini berlayar," ujar Kholid. Dia lantas menyinggung perjuangan Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang sampai turun langsung untuk mencarikan mitra koalisi demi melengkapi kursi agar Anies-Sohibul dapat bertarung di Pilkada Jakarta 2024. "Mas Anies sudah diberikan karpet merah dengan memperoleh 18 kursi PKS. Bahkan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu sampai turun gunung mencari mitra koalisi buat Mas Anies agar bisa memenuhi kekurangan kursi tersebut," kata Kholid. Terbaru, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Zainudin Paru mengatakan, Anies Baswedan kemungkinan batal maju sebagai cagub pada Pilkada Jakarta 2024. Pasalnya, rencana duet Anies dengan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman tak mendapat dukungan partai lain. “Karena baru dapat SK (surat keputusan) usungan dari PKS, Anies dan Sohibul Iman (Aman) kemungkinan gagal jadi cagub/cawagub di Pilkada Jakarta,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Jumat (9/8/2024). Namun, Anies Baswedan mengaku optimis bahwa partai-partai yang telah mendukungnya maju pada Pilkada Jakarta belum berhenti memberikan dukungan. “Saya percaya (dapat dukungan parpol). Apa yang membuat saya tak percaya? Tidak ada,” ujarnya. Kendati begitu, Anies tidak menampik adanya gosip-gosip yang berseliweran terkait nasibnya di Pilkada Jakarta. Salah satunya adalah kemungkinan PKS berbalik arah dan bergabung ke KIM “Plus”. Namun, sekali lagi, dia meyakini bahwa sikap PKS belum berubah dan tetap mendukungnya dari belakang. “Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip memang macam-macam,” kata Anies. Oleh karena itu, Anies mengatakan bahwa semua ini hanya spekulasi belaka. “Semua itu hanya spekulasi-spekulasi saja. Kita lihat sekarang ini, memang sudah ada yang berubah? Belum ada yang berubah kan. Masih sama,” ujarnya. Sebagaimana diketahui, langkah Anies maju sebagai cagub di Jakarta terlihat semakin berat padahal pembukaan pendaftaran calon kepala daerah kurang dari sebulan lagi. KIM tiba-tiba memunculkan wacana KIM “Plus” karena ketambahan sejumlah partai di luar KIM pada Pilkada 2024 . Keberadaan KIM “Plus” ini dinilai sejumlah pengamat politik sebagai upaya untuk memborong partai politik sehingga pasangan calon kepala daerah di Jakarta akan melawan kotak kosong. Artinya, bisa dikatakan sebagai upaya menjegal langkah Anies maju sebagai cagub di Jakarta untuk periode keduanya. Sebab, PKS dan Partai Nasdem yang sebelumnya mendeklarasikan dukungan untuk Anies bisa saja tergoda bergabung di KIM “Plus”. Demikian juga, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sempat melirik Anies untuk didukung pada Pilkada Jakarta, dinilai bisa tergoda bergabung di KIM “Plus”. Apabila PKS, Nasdem, dan PKB bergabung dengan KIM “Plus” maka hanya menyisakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Bersama PDI-P, Anies tidak bisa berlayar pada Pilkada Jakarta karena perolehan kursi partai besutan Megawati Soekarnoputri itu di DPRD Jakarta hanya 15 kursi. Padahal, dalam UU Pilkada disebut syarat pencalonan kepala daerah melalui partai politik (parpol) adalah diusung oleh parpol atau gabungan parpol yang memiliki kursi minimal 20 persen di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, parpol maupun gabungan parpol juga bisa mengajukan calon kepala daerah dengan menggunakan gabungan perolehan suara parpol sebanyak 25 persen. Dengan kata lain, dibutuhkan minimal 22 kursi agar bisa mengajukan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.