Parpol Dianggap Asal Pilih Bakal Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024 Penulis JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas partai- partai politik pada saat ini dianggap tengah merusak diri sendiri karena dinilai serampangan dalam menentukan kriteria seorang kandidat buat diusung dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada). Menurut Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies ( CSIS ) Arya Fernandes, pada saat ini tidak terdapat standarisasi yang jelas dalam pencalonan kepala daerah. “Kalau kita lihat sekarang, enggak ada standarisasinya. Seseorang yang bisa dicalonkan partai, tidak ada standar yang jelas, tidak ada mekanisme pencalonannya, tidak ada kualifikasi yang jelas,” kata Arya dalam konferensi pers di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024) lalu. Menurut Arya, kebijakan partai yang seperti itu sama saja tidak memberi pendidikan politik yang baik bagi rakyat.   Selain itu, kata Arya, dengan tidak menerapkan standarisasi dalam memilih, menentukan, dan mengusung seorang kandidat calon kepala daerah maka perlahan-lahan bakal menggerogoti proses demokrasi . “Dan ini tentu saya kira tidak baik juga untuk proses regenerasi dan juga demokrasi kita,” ujar Arya. Sebagaimana diketahui, ada potensi munculnya kotak kosong pada Pilkada Jakarta 2024 jika Anies Baswedan gagal maju sebagai calon gubernur (cagub), mengingat beberapa partai pendukungnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. KIM merupakan gabungan partai-partai politik pendukung pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, KIM Plus memunculkan nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk diusung maju pada Pilkada Jakarta. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.