Sebanyak 2.086 hektare (ha) lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih ditempati masyarakat setempat. Otorita IKN (OIKN) terus berupaya membebaskan lahan tersebut dengan mengubah skema yang sebelumnya menggunakan Penanganan Sosial Dampak Masyarakat (PSDK) menjadi langsung membayarkan ganti rugi ke masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, hingga hari ini belum ada satu jengkal pun lahan bermasalah tersebut terdata dan mempunyai sertifikat. AHY menekankan, sertifikat dapat diberikan setelah status lahan tersebut tidak bermasalah alias clean and clear.

"Sebetulnya dari sekian ribu yang ada memang 2086 hektare itu masih ada beberapa lokasi yang masih ada masyarakatnya. Ini yang juga sedang dikawal oleh teman-teman yang ada di lapangan, termasuk khususnya sebetulnya ini sudah menjadi domain dari Otorita IKN. Sertifikat itu nanti bisa akan kita, kalau sudah selesai semuanya, kalau sudah clean and clear, semuanya jelas, baru nanti bisa diterus lebih lanjut," kata AHY saat ditemui di Hotel The Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Memang pembebasan lahan tersebut berlangsung lama. Meski begitu, AHY menegaskan tidak boleh asal gusur tanpa ada kesepakatan yang baik dari kedua belah pihak, termasuk masyarakat setempat.

Pihaknya terus berkomunikasi dengan masyarakat terkait pembebasan lahan. Dengan begitu, tidak ada masyarakat yang menjadi korban.

"Saya tahu ini sudah sekian lama, tapi ya memang kita tidak bisa hanya asal gusur geser dan lain sebagainya tanpa ada kesepakatan yang baik dan juga kita berharap IKN dapat terus berproses. Dapat terus dilakukan pembangunan tanpa kita melukai perasaan masyarakat dan tidak boleh ada masyarakat kita yang menjadi terlantar ataupun menjadi korban dari pembangunan itu sendiri," jelasnya.

Meski masih ada lahan yang bermasalah di IKN, AHY memastikan upacara di IKN dapat terselenggara dengan lancar. Pemerintah tengah mendorong percepatan infrastruktur untuk mendukung gelaran akbar tahunan tersebut.

"Insyaallah ini akan terus kita tangani. Kita juga terus ingin meyakinkan bahwa rencana gelaran upacara 17 Agustus tahun ini yang pertama kali dan bersejarah tentunya, tetap bisa diselenggarakan dengan baik di sana," terangnya.