Hasto Sebut Megawati Ketua Dewan Pengarah BPIP, Harus Berhubungan Baik dengan Jokowi Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo memang harus berhubungan baik. Hasto mengatakan, Megawati sebagai ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP ) harus punya hubungan baik dengan Jokowi selaku presiden. "Jadi, hubungan antara Ibu Megawati Soekarnoputri, beliau saat itu dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, dengan Presiden RI, ya, harus baik-baik," kata Hasto di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024). Hasto mengatakan, dalam konteks hubungan antarlembaga negara, dua tokoh tersebut itu memang mesti berhubungan baik. "Ya, konteksnya hubungan antarlembaga negara memang harus mengedepankan hubungan baik," ujar dia. Namun, Hasto tidak menjawab lugas ketika ditanya soal konteks hubungan antara Jokowi dan Megawati sebagai ketua umum PDI-P. Ia hanya menyebutkan bahwa Megawati hanya akan bekerja sama dengan sosok yang memperjuangkan konstitusi dan demokrasi. "Dalam rekomendasi Rakernas V partai sangat jelas bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, kemudian oleh Rakernas ke-V, setelah mendengar masukan dari DPD dan arus bawah, maka ketua umum hanya melakukan kerja sama politik dan mereka-mereka yamg memperjuangkan konstitusi, demokrasi, dan juga Trisakti Bung Karno," kata Hasto. Diberitakan sebelumnya, Megawati mengatakan hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja. Ini diungkapkan Megawati saat menghadiri acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada semua kepala daerah se-Indonesia di Balai Samudera, Jakarta, Senin (5/8/2024). "Tadi sebelum ke sini, ada siapa itu, ndak tahu ngomong, yang namanya apa, mengatakan katanya saya tidak ini sama Presiden. Loh, enaknya loh dia ngomong kayak gitu. Saya sama Presiden baik-baik saja. Emangnya kenapa?" kata Megawati. Megawati bercerita bahwa dia disebut punya hubungan buruk dengan Jokowi karena isu perpanjangan masa jabatan presiden dan wacana presiden 3 periode. "Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Loh, saya tahu hukum, kok, mana yang ahli hukum angkat tangan? Itu kan namanya ranahnya konstitusi," ujar Megawati. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.