Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angkat suara soal alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada APBN 2025.

Sang Bendahara Negara belum mau memastikan apakah alokasi dana pembangunan IKN sudah masuk ke dalam APBN 2025. Hal itu nantinya akan diketahui saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) membacakan Nota Keuangan pada 16 Agustus 2024.

"Kan APBN-nya sedang disusun. Jadi nanti ya yang untuk beberapa final kebijakan-kebijakan yang substansial baik dari sisi penerimaan negara dan belanja, nanti kita akan tuangkan di dalam notak keuangan. Jadi tolong bersabar sedikit ya," ujarnya seusai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (5/8/2024).

Sri Mulyani sebelumnya telah mencatat, alokasi anggaran untuk pembangunan IKN sejak 2021-2024 menelan dana Rp 72,5 triliun.

Untuk tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan IKN sebesar Rp 40 triliun. Dari total alokasi tersebut, anggaran yang telah digunakan sebesar Rp5,5 triliun. Untuk rinciannya, realisasi anggaran untuk klaster infrastuktur telah mencapai Rp Rp3,4 triliun dari pagu Rp 36,4 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana negara, kawasan Kementerian Koordinator, dan Kementerian lain, serta gedung OIKN.

Pembangunan Lainnya

Selain itu, juga digunakan untuk pembangunan tower rusun ASN dan Hankam; rumah tapak Menteri; pembangunan jalan tol IKN, jalan dan jembatan IKN serta bandara VVIP; penataan dan penyempurnaan kawasan bendungan Sepaku, Semoi, Embung KIPP, pengendalian banjir IKN.

Sedangkan, anggaran selanjutnya digunakan untuk klaster non infrastruktur yakni realisasinya sudah mencapai Rp 2 triliun dari pagu Rp 3,3 triliun.

Anggaran untuk klaster non infrastruktur ini digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan; promosi, publikasi, dan sosialisasi IKN, laporan dan rekomendasi kebijakan pada KL, kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi, dukungan pengamanan Polri, dan operasional Otorita IKN.