PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah menyiapkan anggaran untuk ganti rugi warga yang lahannya terdampak proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Nominalnya pun dibocorkan langsung oleh Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono.

"Sudah ada, kami sudah menyiapkan uangnya sekitar Rp90 miliar untuk ganti rugi," katannya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Kamis, 8 Agustus 2024.

Basuki mengungkapkan bahwa kini, hal tersebut sudah diproses oleh tim terpadu yang terdiri dari Kementerian PUPR, OIKN, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pemerintah provinsi serta kabupaten.

"Tim terpadunya bergerak sekarang," ujarnya.

Nantinya, anggaran Rp90 miliar itu akan digunakan untuk ganti rugi atas lahan proyek Tol IKN 6A, Tol 6B, dan kawasan pengendalian banjir Sungai Sepaku.

Lantas, apakah dana tersebut hanya akan digunakan untuk tahap pertama atau akan digunakan untuk pembebasan lahan seluas 2.086 hektar yang terdampak pembangunan IKN? Basuki tak menjelaskannya lebih lanjut. 

Warga Bebas Pilih Mau Uang atau Relokasi

Basuki menjelaskan bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN, maka warga yang terdampak pembangunan IKN bisa bebas memilih, apakah ingin uang ganti rugi atau direlokasi melalui skema Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus.

"Nanti kita musyawarah lagi (masyarakat) maunya apa. Artinya kita memperhatikan betul kepentingan masyarakat. Saya sudah meminta izin Ibu Menteri Keuangan agar Kementerian PUPR bisa membayar di sana (IKN) dalam rangka membantu Otorita IKN," ucapnya.

Jokowi Harap Tak Ada Warga yang Tergusur

Pada Juli 2024 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pembangunan IKN harus mengutamakan partisipasi warga sekitar. Ia berharap tak ada warga yang tergusur atau digusur.

Pernyataan Jokowi itu diungkapkan ke publik oleh Basuki Hadimuljono.

"Utamakan partisipasi masyarakat, khususnya dalam penataan IKN ini. Jangan sampai masyarakat merasa terpinggirkan, tergusur atau pun bahkan digusur," tuturnya.

Basuki juga mewanti-wanti agar warga sekitar tak sampai merasa tergusur dengan adanya pembangunan IKN.

"Kita punya 256.000 hektare (lahan IKN), jadi jangan sampai masyarakat merasa tergusur tetapi kalau memang harus direlokasi dicarikan tempat yang lebih baik," katanya.***