Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pihaknya telah menghantam para oknum mafia tanah. Alhasil, BPN telah menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 5,7 triliun sepanjang 2024.

Menurutnya, potensi kerugian yang berhasil diselamatkan itu berkat kerja sama dengan Polri dan Kejaksaan Agung yang dilakukan melalui 80 target operasi (TO) sejak awal tahun.  

“Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Polri dan Kejaksaan Agung berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara Rp 5,7 triliun, bahkan lebih,” kata dia dalam penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) Kementerian ATR/BPN dengan Polri, di Jakarta, Senin (5/8/2024).

Dijelaskan, penyelesaian kasus-kasus mafia tanah itu sangat rumit. Pasalnya, modus yang digunakan para mafia tanah semakin bervariasi.  

Sejak dilantik pada Februari 2024, AHY mengaku dirinya terjun langsung mengungkap tindak pidana pertanahan di empat provinsi, yakni Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Jambi, dan Jawa Tengah.  

Dalam rangka meningkatkan capaian tersebut, Kementerian ATR/BPN berkolaborasi dengan sejumlah pihak untuk menumpas mafia tanah.

AHY menyebut hal itu menjadi langkah konkret BPN untuk menjaga iklim investasi. “Salah satu contoh, ketika masalah tanah di Grobogan, itu berlarut-larut. Sebetulnya sudah siap dan sudah datang investor dari berbagai negara ingin menghidupkan industri, ingin membuka ribuan lapangan pekerjaan, sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat,” urai AHY.

Sementara kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan Polri ditandatangani oleh Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN Ilyas Tedjo Prijono dan Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, yang disaksikan AHY dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. "Mudah-mudahan dengan perjanjian kerja sama ini semakin menguatkan sinergi dan kolaborasi untuk memberantas mafia tanah sampai ke akar," harap AHY.

Listyo Sigit Prabowo menegaskan pihaknya siap bersinergi dengan Kementerian ATR/BPN untuk memberantas mafia tanah demi memberi kepastian hukum di Tanah Air. Selain itu, Kapolri juga menilai perjanjian kerja sama itu penting guna mendukung investasi di Indonesia.

"Investasi kita selalu berupaya bersaing dengan negara negara lain, (tetapi) salah satu penghambat utamanya adalah kepastian masalah tanah. Jadi ini menjadi PR bersama agar negara kita bisa bersaing dalam investasi," tegas Kapolri.

Sementara itu, Kepala Satgas Anti-Mafia Tanah Brigjen Arif Rachman menjelaskan, pada 2023, Kementerian ATR/BPN telah melakukan 62 dari 86 target operasi. Hasilnya, pemerintah berhasil menetapkan 169 tersangka.