4 Cengkeraman Kuat Koalisi Indonesia Maju di Jakarta dan Jabar, demi Apa? Nasional

Kompas.com Kompas.com Jenis Media: Metropolitan

5 Agu 2024 : 06.01
Cengkeraman Kuat Koalisi Indonesia Maju di Jakarta dan Jabar, demi Apa? Penulis   JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Indonesia Maju ( KIM ) tampaknya menghadapi tantangan terkait pencalonan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta dan Jawa Barat. Namun, sejumlah elite partai politik (parpol) yang tergabung dalam KIM menegaskan bahwa koalisi yang terbentuk pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan tetap solid dalam menghadapi Pilkada 2024 . Meskipun demikian, sempat terjadi perbedaan terkait pengusungan bakal calon kepala daerah pada Pilkada Banten. Partai Golkar dan Gerindra sepertinya akan berhadapan karena Gerindra tidak menginginkan Ketua DPD Gerindra Banten Adra Soni menjadi calon wakil gubernur dari kader Golkar Airin Rachmi Diany. Oleh karenanya, Gerindra membentuk poros tandingan yaitu Andra Soni dan Achmad Dimyati Natakusumah pada Pilkada Banten. Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Idrus Marham, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Demokrat membantah KIM pecah. Menurut Idrus Marham, KIM justru disiapkan sebagai koalisi permanen atau koalisi panjang ke depannya. "Saya ingin ulangi. Jadi, Koalisi Indonesia Maju itu memiliki visi misi ke depan jauh ke depan yaitu 2045 dan karena itu perkembangan koalisi ini bahwa ini adalah Koalisi Indonesia Maju yang permanen," kata Idrus dalam jumpa pers di kawasan Matraman, Jakarta Timur pada 25 Juli 2024. Bahkan, terbaru Airlangga melontarkan ultimatum agar tidak ada yang mencoba mengganggu soliditas koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 tersebut. "Jangan ada pihak-pihak yang ingin mengganggu soliditas dan hubungan baik antarpartai di dalam Koalisi Indonesia Maju," kata Airlangga pada 2 Agustus 2024. Selain itu, Airlangga mengatakan, KIM juga solid untuk memenangkan Pilkada 2024. Dia berharap, KIM bisa mendominasi pada Pilkada 2024. "Kita akan kawal dalam pilkada kader dari Koalisi Indonesia Maju itu juga kita harapkan bisa mendominasi pilkada nanti," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini. Soliditas KIM terbukti dengan mengusung duet petahana Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak pada Pilkada Jawa Timur (Jatim) 2024. Setidaknya lima partai yang tergabung di KIM sudah memberikan surat rekomendasi pada Khofifah-Emil Dardak kembali maju di Jatim. Kelimanya adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Namun, kekompakan KIM nampaknya sedikit menemui tantangan terkait pencalonan pada Pilkada Jakarta dan Jawa Barat (Jabar). Kurang dari satu bulan jelang pembukaan pendaftaran calon kepala daerah pada 27 Agustus 2024, KIM belum mengeluarkan nama pasangan yang bakal diusung pada Pilkada Jakarta dan Jabar. Meskipun, terbaru Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan dukungan partainya untuk kader Partai Gerindra Dedi Mulyadi sebagai bakal calon gubernur (cagub) yang bakal diusung di Jabar. "Kita sudah perkembangan tadi pertemuan di Jawa Barat antara Partai Golkar, DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Golkar, dan juga DPD Gerindra. Kemudian ada juga pertemuan antara calon gubernur Jawa Barat, saudara Dedi Mulyadi dengan pengurus Golkar juga antara lain Wakil Ketua (DPRD Jabar) Pak Ade Ginanjar, jadi pembicaraan sudah sampai sana," kata Airlangga ditemui di Djakarta Theater, Jakarta Pusat pada 2 Agustus 2024. Keputusan Golkar tersebut cukup mengejutkan karena sebelumnya sejumlah elite partai berlambang pohon beringin tersebut bersikeras tetap menginginkan kader mereka Ridwan Kamil maju di Jabar. Meskipun, mayoritas partai di KIM diketahui menginginkan Ridwan Kamil maju pada Pilkada Jakarta, guna menghadapi Anies Baswedan. Bahkan, Golkar sempat memuculkan nama Jusuf Hamka untuk diduetkan dengan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk maju di Jakarta. Namun, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno menegaskan bahwa partai-partai di dalam KIM akan satu suara untuk mengusung pasangan calon pada Pilkada Jakarta dan Jawa Barat (Jabar) 2024. “Kami kan akan rencananya bersama-sama KIM ini, tidak terpecah mengusung pasangan calon, baik itu Jakarta maupun di Jawa Barat,” ujarnya saat ditemui usai acara Milad ke-26 Partai Bulan Bintang (PBB) di Jakarta pada 3 Agustus 2024. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni juga memastikan bahwa partai yang tergabung dalam KIM berusaha sepakat untuk satu suara terkait pencalonan kepala daerah pada Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah (Jateng). “Kita kan dari awal ada pembicaraan dengan teman-teman di KIM, di Golkar, Demokrat, Gerindra ya sebisa mungkin kita ini bareng, kira-kira begitu. Ada di beberapa tempat enggak bareng tapi juga diomongin baik-baik kan? Misalkan itu di Banten itu beda,” katanya di kantor DPP PSI, Jakarta pada 25 Juli 2024. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno berpandangan bahwa memang telah terjadi semacam kesepakatan politik terutama antara Golkar dan Gerindra di dalam tubuh KIM. Sehingga, Golkar sepakat mengusung Dedi Mulyadi pada Pilkada Jabar. “Inilah realitas KIM, ketika partai-partai KIM itu mengatakan ingin solid dan komit semua keinginan partai tentu dikompromikan dengan partai-partai koalisi yang lain,” ujar Adi kepada Kompas.com, Minggu (4/8/2024). Selain itu, Adi menilai, telah terjadi titik temu di dalam tubuh KIM dengan adanya kesepakatan Gerindra-Golkar mengusung Dedi Mulyadi pada Pilkada Jabar 2024 . “Saya melihat ini semacam kesepakatan politik, titik temu politik khususnya antara Gerindra dan Golkar,” ujar Adi. “Itulah realitas politik bahwa ketika Golkar menjadi bagian dari KIM, segala keinginan politiknya dinegosiasikan dengan partai KIM yang lain terutama Gerindra,” katanya melanjutkan. Bahkan, mensiasati terkait pencalonan demi memenangkan Pilkada Jakarta, Jabar, dan Jawa Tengah (Jateng), KIM akan ketambahan partai politik baru sehingga menjadi KIM "Plus”. "Nanti pada waktunya pasti akan diputuskan secara bersama-sama satu suara oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Ada Koalisi Indonesia Maju 'Plus'," ujar Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di iNews Tower, Jakarta pada 31 Juli 2024. Namun, menurut Dasco, partai di luar koalisi tersebut hanya bergabung di daerah-daerah tertentu. "Ini nunggu Pak Prabowo pulang. Akan ada pertemuan dari partai-partai koalisi. Koalisi Plus, Koalisi Indonesia Maju Plus,” katanya. Keberadaan KIM Plus ini sempat ditanggapi positif oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Oleh karenanya, tiket maju Pilkada Jakarta yang sebelumnya dipegang oleh Anies Baswedan bisa saja lepas jika PKS, PKB, dan Nasdem bergabung dalam KIM Plus. Sebab, dukungan ketiga partai itu bisa saja berubah mendukung pasangan calon yang disodorkan KIM. Meskipun, baru Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS dan Nasdem yang resmi mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan maju sebagai bakal cagub di Jakarta. Lantas seberapa penting Jabar, Jateng hingga Jakarta dikuasai oleh KIM sehingga pembahasan pencalonan menjadi alot dan memunculkan wacana KIM Plus? Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan, KIM kompak pada Pilkada 2024 karena menginginkan hasil yang selaras dengan Pilpres 2024. Pada akhirnya, bersama-sama mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran selama lima tahun mendatang. “Kita ingin duduk bareng dulu untuk merumuskan kepentingan bersama karena kan idealnya adalah presiden dan wakil presiden didukung partai tertentu, di bawahnya juga didukung partai-partai tersebut sehingga bisa linear. Nah itu sehingga kita saling tunggu, saling komunikasi,” ujarnya pada 25 Juli 2024. Sementara itu, Airlangga sempat melontarkan keinginan agar KIM bisa mendominasi pada Pilkada 2024. "Kita akan kawal dalam pilkada kader dari Koalisi Indonesia Maju itu juga kita harapkan bisa mendominasi pilkada nanti,” kata Airlangga pada 2 Agustus 2024. Lantas kenapa Jabar penting untuk dimenangkan oleh KIM pada Pilkada 2024? Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah dalam program Obrolan Newsroom bersama Kompas.com pada 18 Juni 2024 mengatakan bahwa basis suara di Jabar sangat besar. Hal itulah, dalam pertimbangan Dedi, yang membuat Golkar lama memutuskan untuk menarik Ridwan Kamil ke Jakarta. Apalagi, menurut Dedi, jika berbicara mengenai kepentingan elektoral di 2029. Jabar bakal menjadi magnet perolehan suara. “Bagi Golkar itu akan satu strategi yang cukup merugikan dan tidak efektif bagi untuk menjaga elektoral mereka sampai di 2029 kalau memaksa Ridwan Kamil tetap di Jakarta tapi punya potensi tidak memiliki tokoh di Jabar. Sementara kalau kita mau berhitung secara suara, Jabar kan jelas memiliki kantong suara berlipat-lipat dibandingkan dengan Jakarta,” kata Dedi saat itu. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih di Jabar empat kali dari jumlah pemilih Jakarta. Di Jabar tercatat ada 35.714.901 pemilih, sedangkan Jakarta 8.252.897 pemilih. Apabila Jabar merupakan ceruk suara untuk kepentingan Pemilu 2029, Jakarta bisa dikatakan magnet politik dalam dunia perpolitikan di Tanah Air meski bukan lagi berstatus Ibu Kota Negara. Oleh karena itu, Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin berpandangan bahwa KIM dan Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto memiliki kepentingan atau atensi dengan Jakarta. "Daerah kunci, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan yang katakanlah daerah strategis itu diusahakan kepala daerahnya dimenangkan oleh Koalisi Indonesia Maju,” katanya dalam diskusi di Kompas TV pada 24 Mei 2024. Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Menurut dia, Jakarta masih menjadi magnet bagi elite politik. “Suka atau tidak memang Jakarta ini memang masih jadi magnet bagi elite mana pun ya, karena ini selangkah menuju Istana Merdeka,” kata Agung dalam program Obrolan Newsroom bersama Kompas.com pada 9 Juli 2024. Oleh karena itu, berhasil menduduki kekuasaan tertinggi di Jakarta bisa dianggap memiliki kebanggaan dan memegang tiket menuju kontestasi pilpres. Meskipun, dari jumlah pemilih, Jakarta dengan 8.252.897 pemilih masih kalah jauh dari Jabar dengan 35.714.901 pemilih, Jawa Timur 31.402.838 pemilih, Jawa Tengah 28.289.413 pemilih, dan Banten dengan 8.842.646 pemilih. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Sentimen: positif (100%)