Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengungkap sederet kepentingan pemerintah untuk mulai menerapkan bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur melalui standar Euro 4 yang mematok kadar sulfur 50 ppm. 

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan, produk BBM rendah sulfur harus didorong guna memperbaiki kualitas BBM dan berimplikasi pada pengurangan polusi udara dari emisi gas buang kendaraan. 

"Unfortunately, hampir semua BBM kita, yang kita sediakan, itu kualitasnya lebih buruk daripada standar Euro 4. Jadi, Pertalite harusnya Euro 4 itu 91 oktan dan 50 sulfur. Kemudian, kalau Solar oktannya 51, sulfurnya 50 juga. Pertalite itu 500, saat ini standarnya, solar lebih dahsyat lagi," kata Rachmad, Senin (5/8/2024). 

Dalam catatan Rachmad, 99% BBM yang disediakan Pertamina saat ini belum memenuhi standar sulfur Euro 4. Setidaknya baru tiga produk dari Pertamina yang memenuhi, yaitu Pertadex 53, Pertamax Green 95, dan Pertamax Tubo 98. Sementara itu, distribusi ketiga produk tersebut di pasar masih rendah. 

Untuk diketahui, emisi kendaraan secara konsisten menjadi sumber utama polusi udara. Dalam hasil analisis yang didapatkan periode 2018-2019 diketahui gas buang kendaraan mendominasi polusi hingga 32-41% pada musim hujan dan meningkat hingga 42-57% pada musim kemarau. 

"Jadi dia penyebab polusi, penyebab emisi gas rumah kaca. Harapan saya, mau nggak mau, kita harus ganti dengan lebih baik. Isunya, kalau mau diganti dengan lebih baik, tentunya ada duitnya kan," ujarnya. 

Untuk itu, pemerintah tengah menggodok skema tepat untuk meningkatkan kualitas BBM bersubsidi tanpa membebani anggaran. Dalam hal ini, Rachmad juga memastikan kebutuhan anggaran tak dibebankan pada masyarakat. 

"Jadi kita nggak ada rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Jadi BBM bersubsidinya harganya sama, yang kita inginkan sebenarnya adalah kualitasnya secara bertahap bisa naik," ujarnya. 

Hal ini juga menanggapi rencana Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mau memberlakukan pembatasan subsidi BBM pada 17 Agustus 2024. 

Sebab, subsidi BBM saat ini tidak tepat sasaran dan juga menyebabkan polusi. Saat ini, BBM bersubsidi masih dinikmati oleh orang-orang mampu, dan juga masih menjadi salah satu penyebab polusi udara. 

Pembatasan ini diharapkan dapat mendorong adopsi BBM rendah sulfur ataupun alternatif lainnya agar dapat menekan tingkat polusi udara, mengurangi jumlah pengidap penyakit  pernapasan, serta menghemat pembiayaan BPJS untuk penyakit tersebut.  

Luhut juga berpendapat pembatasan ini dapat menghemat APBN dan menyalurkan BBM bersubsidi dengan tepat sasaran. 

"17 agustus itu kan Pak Luhut inginnya begitu, ini kayanya akan digeser sedikit. Hari ini harapan kita, kita bisa lock semuanya tanggal 1 September, peraturannya segala macem. Kita coba mempersiapkan itu supaya ini mudah-mudahan menjadi sesuatu yang kita kerjakan di pemerintahan ini tapi bisa jadi oleh-oleh di pemerintahan baru," pungkasnya.