Kementerian PPN/Bappenas mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2025 dengan tema 'Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan'. Dalam penyusunannya dipastikan memprioritaskan program-program presiden terpilih, dalam hal ini Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Hal tersebut dioptimalkan agar menjadi jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi atau memprioritaskan program-program presiden terpilih hasil Pemilu 2024," kata Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2024 secara virtual, Kamis (18/4/2024).

Untuk mewujudkan tema RKP 2025, ditetapkan 5 agenda pembangunan yakni transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Kemudian supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Saat ini telah disusun kebutuhan indikasi pendanaan masing-masing agenda pembangunan tersebut. Untuk transformasi sosial Rp 266,7 triliun, transformasi ekonomi Rp 74,2 triliun, transformasi tata kelola Rp 1,7 triliun, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia Rp 282,2 triliun, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi Rp 101,9 triliun.

"Pendanaan agenda pembangunan ini tidak hanya bersumber dari belanja kementerian/lembaga, namun juga diintegrasikan dengan berbagai sumber pendanaan lainnya termasuk investasi swasta, BUMN, KPBU dan dana transfer ke daerah," beber Suharso.

Penyusunan RKP 2025 dipastikan telah disesuaikan dengan visi misi dan program presiden terpilih yakni Prabowo-Gibran. RKP 2025 akan menjadi landasan untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Rancangan awal RKP ini disesuaikan dengan visi misi dan program presiden terpilih yang pada gilirannya nanti akan dituangkan pada peraturan presiden RKP 2025 dan selanjutnya akan menjadi landasan untuk penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2025," kata Suharso.

Sasaran dan target indikator pembangunan 2025:

- Pertumbuhan ekonomi 5,3-5,6%
- Tingkat kemiskinan 7-8%
- Tingkat pengangguran terbuka 4,5-5%
- Rasio gini 0,379-0,382
- Indeks modal manusia 0,56.
- Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) 38,6%
- Indikator nilai tukar petani 113-115
- Nilai tukar nelayan 104-105