Langkah Kominfo ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memberantas judi online yang semakin marak.

Selain melakukan pengawasan eksternal, Kominfo juga memperkuat pengawasan internal untuk memastikan tidak ada lagi oknum yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut.

Pakta integritas yang ditandatangani oleh seluruh pegawai menjadi bukti nyata bahwa Kominfo tidak akan mentolerir adanya pelanggaran terhadap aturan dan etika.

Setiap pegawai yang terbukti melanggar akan menghadapi sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Mulai dari peringatan keras sampai pemecatan, itu sanksinya (bagi yang melanggar)," ujar Budi.

Terkait pelanggaran tersebut pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dilaporkan terlibat judi online sudah menjalani proses hukum.

"Dari data 15 pegawai yang kami terima dari PPATK, ada dua orang tidak ada datanya di kami. Satu orang sudah pensiun, jadi yang aktif ada 12 orang, dengan dua orang merupakan PNS," ungkap Sekretaris Jenderal Kominfo, Mira Tayyiba.

Ia menambahkan, 12 orang tersebut sudah diproses, sesuai dengan ketentuan hukuman disiplin untuk PNS. Sementara yang lain masih dievaluasi.