Surabaya (beritajatim.com) – Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menolak permohonan Kasasi Gubernur Jawa Timur dan Menteri PUPR. Selanjutnya, pihak Gubernur Jawa Timur dan Menteri PUPR harus melakukan upaya-upaya pemulihan pencemaran Sungai Brantas.

Hal ini diketahui setelah melalui MA Putusan Nomor: 1190K/PDT/2024 yang dikeluarkan pada 30 April 2024 dalam perkara antara Gubernur Jawa Timur dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melawan Yayasan Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (ECOTON).

“Dengan Putusan MA ini, maka pihak tergugat yaitu Gubernur Jawa Timur dan Menteri PUPR harus melaksanakan 10 putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Sby yang dikuatkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 117/PDT/2023/PT.SBY,” kata Alaika Rahmatullah, Koordinator Advokasi Kali Brantas Ecoton ini melalui rilisnya kepada beritajatim.com, Rabu (31/7/2024).

Bagaimana sikap Pemprov Jatim dalam hal ini Biro Hukum Setdaprov Jatim terkait putusan tersebut?

“Kami masih berkoordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian PUPR. Mereka sebagai tergugat 1 dan 2, sedangkan Pemprov Jatim adalah tergugat 3,” kata Kabiro Hukum Setdaprov Jatim, Lilik Pudjiastuti saat dikonfirmasi beritajatim.com, Jumat (2/8/2024).

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jatim, Jempin Marbun mengaku siap menjalankan putusan Hakim, pasca kasasi ditolak MA.

“Kalau sudah ada putusan MA, pemprov wajib melaksanakannya. Artinya, kami akan melaksanakan 10 putusan hakim itu. Terkait kapannya, kami akan mulai dengan merancang penganggarannya,” kata Kepala DLH Provinsi Jatim, Jempin Marbun saat dikonfirmasi beritajatim.com, Jumat (2/9/2024).

Apakah pemprov akan melakukan upaya hukum lanjutan setelah kasasi ditolak MA? “Itu nanti tanyakan ke Biro Hukum Pemprov. Apakah melakukan peninjauan kembali (PK) atau tidak, kita belum tahu,” tuturnya.

Alaika Rahmatullah, Koordinator Advokasi Kali Brantas Ecoton menyebutkan, bahwa saat ini kerusakan Sungai Brantas tidak terkendali, industri bebas membuang limbah tanpa diolah, menjamurnya pemukiman akibat abainya PUPR, sehingga meningkatkan volume sampah plastik yang masuk ke Sungai Brantas.

Selama 10 tahun terakhir pengelolan, Sungai Brantas dinilai masyarakat buruk. Dalam survei yang dilakukan Ecoton pada 535 warga di Jawa Timur, sebanyak 62,1 persen menyatakan pengelolaan Sungai Brantas oleh Gubernur Jatim masuk kategori Buruk. Dan, 88 persen responden meyakini bahwa Kali Brantas saat ini masih dalam keadaan tercemar.

Pencemaran di Kali Brantas, menurut masyarakat Jawa Timur bersumber dari sampah plastik dan limbah cair yang dibuang warga ke sungai (73,5 persen), sedangkan 25 persen menyatakan sumber pencemaran sungai berasal dari limbah industri. Sumber pencemaran dari rumah tangga dipicu oleh pembiaran pembangunan rumah-rumah permanen di bantaran sungai, 67,7 persen warga Jatim menyatakan bantaran sungai tidak terawat.

Untuk menutupi kelalaian ini, maka dalam Putusan PN Surabaya: memerintahkan PARA TERGUGAT untuk meminta maaf kepada masyarakat di 15 kota/kabupaten yang dilalui Sungai Brantas atas lalainya pengelolaan dan pengawasan yang menimbulkan ikan mati massal di setiap tahunnya.

Kemudian, ⁠memerintahkan Para Tergugat untuk memasukkan program pemulihan kualitas air sungai Brantas dalam APBN 2020. Juga, ⁠memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan pemasangan CCTV di setiap outlet wilayah DAS Brantas untuk meningkatkan fungsi pengawasan para pembuangan limbah cair.

Lalu, ⁠memerintahkan Para Tergugat melakukan pemeriksaan independen terhadap seluruh DLH di Provinsi Jawa Timur, baik DLH Provinsi maupun DLH kota/kabupaten yang melibatkan unsur masyarakat, akademisi, konsultan lingkungan hidup dan NGO di bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini pembuangan limbah cair.

Kemudian, ⁠memerintahkan Para Tergugat mengeluarkan peringatan terhadap insustri khususnya yang berada di wilayah DAS Brantas untuk mengelola limbah cair sebelum di buang ke sungai. Dan, ⁠memerintahkan Para Tergugat melakukan tindakan hukum berupa sanksi administrasi bagi industri yang melanggar atau membuang limbah cair yang melebihi baku mutu berdasarkan PP 82/2001.

⁠Memerintahkan Para Tergugat untuk memasang (Real Time) alat pemantau kualitas air di setiap outlet pembuangan limbah cair di sepanjang Sungai Brantas, agar memudahkan pemerintah untuk mengawasi dan memantau industri. Juga, ⁠memerintahkan PARA TERGUGAT untuk melakukan kampanye dan edukasi masyarakat wilayah sungai Brantas, untuk tidak mengkosumsi ikan yang mati karena limbah industri.

Lalu, ⁠memerintahkan DLH kabupaten/kota untuk melakukan koordinasi dengan industri dalam tata cara pengembalian limbah cair yang menjadi tanggung jawab industri. ⁠Memerintahkan Para Tergugat untuk membentuk tim SATGAS yang beroperasi untuk memantau dan mengawasi pembuangan Limbah Cair di Jawa Timur.

Ecoton juga mendesak kepada Gubernur Jawa Timur, Menteri PUPR, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membuat dan menetapkan kebijakan tentang standar prosedur operasi penanganan, jika terjadi mati massal dan melakukan upaya pemulihan ekologis pasca ikan mati dan memberi sanksi kepada industri yang menyebabkan ikan mati massal.

“Selama ini, kejadian ikan mati masal terus berulang dan tanpa penyelesaian, karena penyebab terjadinya ikan mati masal tidak diungkap ke publik dan cenderung dipeti es-kan. Sehingga, peristiwa ikan mati masal terus berulang,” ungkap Prigi Arisandi, Manager Sains, Seni dan Komunikasi Ecoton.

Pantauan Ecoton pada 2022 hingga 2024, menunjukkan bahwa ada sembilan industri yang masih membuang limbah dan menimbulkan perubahan lingkungan serta menimbulkan kontaminasi Mikroplastik:
PT Tjiwi Kimia Tbk, Sidoarjo
PT Mekaboks International, Mojokerto
PT Eratama Megasurya, Mojokerto
PT Miwon, Gresik
PT Cheil Jedang Ploso, Jombang
Pabrik Gula Mojopanggung Tulungagung
PT Adiprima Suraprinta
PT Dayasa Ariaprima
PT AluAksara

“Pembuangan limbah oleh industri menimbulkan penurunan kadar oksigen dalam air yang memicu ikan-ikan kekurangan oksigen,” pungkas Prigi. [tok/beq]