Jakarta, Beritasatu.com - Ekonom senior Dradjad Hari Wibowo mengatakan relaksasi impor merupakan masalah dilematis. Alasannya, kondisi tersebut membuat sebagian pelaku industri di dalam negeri kesulitan bersaing hingga purchasing manager’s index (PMI) manufaktur masuk zona kontraksi atau anjlok.

"Memang hal tersebut masalah yang dilematis. Tanpa relaksasi impor, kontainer akan menumpuk di gudang pelabuhan. Lalu lintas barang tersendat, inflasi naik. Rakyat sebagai konsumen dirugikan,” katanya kepada wartawan, Minggu (4/8/2024).

Hanya saja, kata Dradjad, menyalahkan relaksasi impor juga bukan pendapat atau langkah yang bijak. Hal tersebut, kata dia, bisa ditafsirkan sebagai bentuk ketidakharmonisan kerja antarkementerian/lembaga.

Menurut Dradjad, yang seharusnya dilakukan adalah secara bersama-sama mendesain kebijakan sinkron dan optimal antara pengembangan industri dalam negeri, perdagangan luar negeri, serta kepabeanan dan cukai. Dia mencontohkan, regulasi impor apa dan sebesar apa yang optimal bagi konsumen dan produsen domestik sekaligus.

“Apakah bea masuk antidumping bisa dilakukan untuk komoditas dengan kode HS tertentu. Apakah ada solusi teknis terhadap backlog di pelabuhan. Apakah solusi agar industri domestik lebih bersaing dan tidak hanya mengharapkan proteksi berlebihan,” terang Dradjad.

Selain itu, kata Dradjad, faktor biaya produksi yang di luar kewajaran atau yang diakibatkan oleh kebijakan negara atau ulah oknum.

“Membongkar ekonomi biaya tinggi dalam proses industri itu akan lebih besar manfaatnya dalam jangka menengah dan panjang daripada buka tutup relaksasi dan restriksi impor,” pungkas Dradjad.

Laporan terbaru Standard and Poor (S&P) Global menyatakan purchasing manager’s index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juli 2024 mencapai 49,3, atau turun dibandingkan Juni 2024 sebesar 50,7. Posisi ini menunjukkan kontraksi pertama kalinya sejak Agustus 2021 atau setelah 34 bulan berturut-turut ekspansi.

Merespons hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan tidak kaget dengan turunnya PMI manufaktur Indonesia sejak kebijakan relaksasi impor diberlakukan.

"Kami tidak kaget dan logis saja melihat hasil survei ini karena semua sudah terprediksi ketika kebijakan relaksasi impor dikeluarkan," ujar Agus dalam keterangan resminya, Kamis (1/8/2024).

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi anjloknya PMI manufaktur. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menyokong kinerja dunia usaha.

“Kita rumuskan kebijakan supaya pelemahannya tidak lama dan bisa kembali. Kami harapkan environment global membaik. Ini yang akan kita terus usahakan sehingga PDB (produk domestik bruto) kita pada kuartal dua sampai akhir tahun tetap terjaga momentumnya,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III 2024 di kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Pemerintah akan melakukan langkah korektif apabila penurunan PMI manufaktur karena persaingan perdagangan tidak sehat atau unfair trade practice. Pemerintah menggunakan instrumen fiskal untuk mendorong sektor manufaktur terutama yang menjadi salah satu sektor penting untuk meningkatkan daya tahan eksternal.  

Selama ini, kata dia, pemerintah memberikan insentif fiskal untuk sektor-sektor yang memberikan daya dorong besar ke perekonomian, termasuk industri manufaktur.

“Kita melihat lebih detail untuk manufaktur, tidak membuat dalam satu keluarga homogen. Kita akan melihat dari sisi industri ke industri, khususnya yang menyerap tenaga kerja, seperti tekstil dan garmen,” pungkas Sri Mulyani.