Kediri (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi dana jaring aspirasi masyarakat (jamas) anggota DPRD setempat. Kejari akan melakukan pemanggilan terhadap para teradu.

“Kami akan melakukan pemanggilan dan klarifikasi oleh pihak-pihak yang telah diadukan. Bila kita memiliki dua alat bukti, kita tidak tidak pernah takut untuk memeriksa dan mengusut tuntas tindak pidana korupsi di Kota Kediri,” terang Kasi Intel Kejari Kota Kediri Boma Wira Gumilar.

Masih kata Boma, pihaknya berterima kasih kepada gabungan LSM Kediri yang mendukung penuntasan kasus korupsi, terutama jasmas anggota DPRD Kota Kediri. Sedikitnya ada 12 LSM yang memberikan dukungan terhadap korps adhiyaksa tersebut.

Masing-masing, Lembang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat NKRI ( LPKM ), LSM RATU (Rakyat Muda Bersatu), Suara Pemuda Bangsa Indonesia ( SPBI ), Lembang Swadaya Masyarakat (LSM Berantas ), Lembang Pengawasan, Kebijakan, Pemerintah dan Keadilan ( LP – KPK).

Selanjutnya, Kelompok Pemuda Anti Korupsi Merah Putih ( Kapak Merah Putih ), Bidik – SIB DPD Jawa Timur, LSM Srikandi, LSM Dewan Perwakilan Pusat, LSM Pecut Samandiman, LSM IPK ( Ikatan Pemuda Kediri) dan LSM Mapko.

Dalam aksi unjuk rasa, pada Selasa (16/4/2024) kemarin, gabungan LSM mendesak Kejari Kota Kediri segera memeriksa dana hibah jasmas Anggota DPRD Kota Kediri periode 2019-2024.

“Saya ingin tolong dipanggil satu persatu untuk penyelesaian permasalahan ini periksa dulu bapak Bambang dari fraksi Hanura. Tolong periksa pokmas karena bila tidak diperiksa dari pokmas, tidak akan ketemu. Karena korupsi Jasmas senilai Rp28 miliar belum diselesaikan,” tutur Mohammad Hanif, selaku pimpinan Pecut Samandiman Kediri.

Boma berharap, semua pihak tidak perlu khawatir dalam penanganan kasus korupsi di Kota Kediri, terutama jamas Anggota DPRD. Sebab, kasus tersebut sedang ditindaklanjuti dan kini masih dalam proses. [nm/ian]