Sentimen
Positif (100%)
3 Agu 2024 : 07.00
Informasi Tambahan

Event: Pilkada Serentak

Grup Musik: APRIL

Kab/Kota: Purwakarta

Isu Politik Terkini: Golkar Dukung Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar hingga PKS Dukung Bobby Nasution di Sumut

3 Agu 2024 : 14.00 Views 1

Beritasatu.com Beritasatu.com Jenis Media: Nasional

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah isu politik menjadi perbincangan hangat pembaca Beritasatu.com. Dari Pilgub Jakarta 2024, Partai Golkar secara resmi mendukung mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi untuk maju di Pilgub Jabar 2024.

Dari Pilgub Sumut 2024, koalisi pendukung Bobby Nasution semakin kuat setelah bergabungnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dari isu politik nasional, berita terkait revisi UU MD3 juga menarik perhatian pembaca.

Berikut pembahasan isu politik terkini di Beritasatu.com.

1. Golkar Fixed Usung Dedi Mulyadi di Jabar, RK Maju di Jakarta
Partai Golkar resmi mengusung Dedi Mulyadi pada Pilgub Jawa Barat (Jabar) dan Ridwan Kamil (RK) pada Pilgub Jakarta.

Isyarat tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (2/8/2024) malam. Airlangga menyatakan pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan Gerindra dan bersepakat mengusung Dedi Mulyadi menjadi bakal calon gubernur Jawa Barat.

Dengan keputusan ini, bisa dipastikan Golkar akan mengusung kadernya, Ridwan Kamil untuk maju pada Pilgub Jakarta. Ridwan Kamil sebelumnya sudah mendapatkan surat rekomendasi dari Golkar untuk maju pada Pilgub Jabar dan Jakarta.

2. PKS Resmi Usung Bobby Nasution-Surya pada Pilgub Sumut 2024
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memberikan dukungan kepada Bobby Nasution-Surya sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) 2024. Hal ini membuat dukungan kepada Bobby Nasution terus bertambah dan kans memenangi Pilgub Sumut makin menguat.

Selain PKS, hingga kini Bobby Nasution telah mendapatkan dukungan dari sejumlah partai politik untuk maju pada Pilgub Sumut, yakni Partai Gerindra yang kini merupakan partainya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

3. Ribuan Kader PDIP Subang Kembalikan KTA ke Kantor DPC
Ribuan kader DPC PDIP Kabupaten Subang, Jawa Barat, ramai-ramai mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP di kantor DPC PDIP Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jumat (2/8/2024). Mereka yang mundur ini berasal dari pengurus anak cabang (PAC), ranting, dan anak ranting PDIP di 11 kecamatan.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran.

4. Pertimbangkan Gabung KIM Plus, PKB Buka Kans Tak Dukung Anies pada Pilgub Jakarta
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid atau biasa disebut Gus Jazil mengatakan pihaknya mempertimbangkan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus pada Pilgub Jakarta 2024. Hal ini membuka kans PKB tak mengusung Anies Baswedan pada Pilgub Jakarta 2024.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, ada sejumlah partai politik yang berbeda arah dukungan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan bergabung ke KIM pada pilkada di beberapa daerah. Menurut dia, KIM plus berpotensi berkoalisi dengan partai-partai tersebut di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

5. Respons Dasco, Said Abdullah Akui Usul Revisi UU MD3 Terkait Kewenangan Keuangan DPR
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah merespons pertanyaan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menyebutkan dirinya sebagai pengusul revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Said mengatakan benar yang disampaikan Dasco, tetapi yang diusulkannya hanya terkait kewenangan keuangan DPR.

Said kemudian menjelaskan kronologi dirinya mengusulkan revisi UU MD3. Pada saat itu, kata Said, pada April dan September 2023, dirinya menyampaikan usulan revisi UU MD3 kepada Sufmi Ahmad Dasco selaku pimpinan DPR yang membidangi ekonomi dan keuangan.

Lebih lanjut, Said mengatakan dalam komunikasi Banggar dengan pimpinan fraksi di DPR di selama ini, terbangun komitmen bersama untuk menjaga demokrasi yang baik, dengan tetap mempertahankan UU MD3 yang ada.

Sentimen: positif (100%)