Bisnis.com, JAKARTA — Sederet partai politik merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang berakhirnya masa jabatan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan RI dalam satu dekade terakhir.

Dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Kamis (1/8/2024) malam, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sempat melontarkan permintaan maaf kepada publik. Pernyataan disampaikan jelang berakhirnya masa kepemimpinan yang tuntas pada 20 Oktober 2024.

"Saya dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi.  Dia mengaku belum bisa menyenangkan semua pihak sepanjang 10 tahun memimpin bersama dengan Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin. Menurutnya, tidak ada manusia yang sempurna menjalin hidup.

Terkait pernyataan itu, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan tanggapan. Sejumlah partai itu pun berpesan kepada Jokowi untuk melaksanakan beberapa hal sebelum masa jabatannya berakhir.

PKB misalnya mengingatkan bahwa Presiden Jokowi masih memiliki janji-janji kampanye yang belum terpenuhi, meski sudah meminta maaf kepada masyarakat.

"Sebagai pribadi, Pak Presiden akan dimaklumi. Tetapi sebagai presiden, masyarakat Indonesia akan mencatat mana yang belum selesai, mana yang sudah selesai, mana yang tidak sesuai, dengan janjinya," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan, Jumat (2/8/2024).  

Wakil ketua MPR itu mencontohkan, Jokowi belum pernah memenuhi target pertumbuhan ekonomi 7%. Jokowi, lanjutnya, juga belum penuhi janji menegakkan demokrasi dan memindahkan ibu kota negara. 

Jazilul mengingatkan, Jokowi merupakan sosok yang diberikan kepercayaan masyarakat untuk mengembang tugas membangun bangsa dan negara. Oleh sebab itu, ucapan permintaan maaf harus diikuti pertanggungjawaban.

"Karena masyarakat berharap pelaksanaan dari janji-janji itu dan presiden,  pejabat negara, juga digaji," jelasnya.  

Sementara itu, PKS meminta Presiden Jokowi melakukan evaluasi usai dirinya menyatakan permintaan maaf kepada masyarakat.

"Bagus [permintaan maaf Jokowi], pernyataan yang bijak. Mesti diikuti dengan aksi nyata," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada Bisnis, Jumat (2/8/2024).  

Anggota Komisi II DPR ini mencontohkan, Jokowi bisa merefleksikan apa yang telah diperbuat selama memimpin Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Dengan begitu, penerusnya yaitu presiden terpilih Prabowo Subianto bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang terarah.

"Pak Jokowi bisa buat evaluasi sendiri dan sampaikan bahwa kekurangan yang ada akan dilanjutkan oleh presiden terpilih," kata Mardani.  

PDIP juga merespons pernyataan Presiden Jokowi. Ketua PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus meragukan ketulusan permintaan maaf Jokowi. Apalagi, menurutnya, perkataan Jokowi sering bertentangan dengan realita. 

"Kalau merujuk data dan kebiasaan beliau, Pak Jokowi selalu mengatakan hal yang bertentangan atau tidak sinkron dengan perasaan, pikiran, dan tindakannya. Jadi saya enggak tahu kali ini dia tulus atau tidak, jangan-jangan dia sedang bersandiwara untuk mencari simpati," ujar Deddy kepada Bisnis, Jumat (2/8/2024).  

Anggota Komisi VI DPR ini menjelaskan, jika Jokowi serius mau meminta maaf kepada rakyat Indonesia maka harus melalui tindakan konkret. Dia meminta orang nomor satu di Indonesia itu mencabut semua aturan yang memberatkan masyarakat.  

Dia mencontohkan, Jokowi bisa membatalkan usulan pembentukan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang Rancangan Undang-undang-nya sedang digodok di DPR. Lalu, pasal-pasal yang berpotensi merusak semangat Reformasi '98 juga harus dihapus dalam Revisi UU TNI-Polri.  

"Kalau hal-hal itu dilakukan, baru kita belajar percaya kalau beliau serius minta maaf pada rakyat," jelasnya.

Deddy pun mendorong Jokowi menggunakan sisa waktunya untuk memperbaiki kerusakan semua lembaga yg terkait demokrasi, penegakan hukum, HAM, lingkungan hidup, dan distribusi keadilan-kesejahteraan.