Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menggodok kebijakan pemberian subsidi harga gas dari hulu untuk pemanfaatan jaringan gas (jargas) rumah tangga. 

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pemberian subsidi tersebut agar harga gas untuk pengguna jargas rumah tangga dapat lebih terjangkau. 

“Jadi kita sedang mengkaji opsi untuk pemerintah menyubsidi gas hulu untuk jaringan gas. Sekarang ini kan yang disubsidi kan LPG, kata Arifin di Ditjen Migas Kementerian ESDM, Jumat (2/8/2024).

Langkah tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan pemanfaatan jargas rumah tangga dan menekan impor LGP. Arifin menuturkan bahwa Indonesia saat ini masih mengimpor LPG hingga 6 juta ton per tahun.

Arifin menyampaikan, saat ini kebijakan tersebut masih dikaji lebih dalam oleh pemerintah. 

“Hemat devisa impor. Nah, ini kita juga lagi mengelola kebijakannya bagaimana harga gas hulu itu bisa murah sehingga memang masyarakat penerima jargas di rumah itu juga daya belinya tidak terganggu,” ujar Arifin.

Sebelumnya, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberi insentif harga gas dari hulu untuk program jargas rumah tangga di level US$4,72 per MMbtu. 

Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama menilai positif keputusan pemerintah yang mematok harga gas untuk jargas sebesar US$4,72 per MMbtu tersebut. Menurut dia, insentif itu akan ikut mendorong keekenomian dari proyek sambungan jaringan gas bagi pelanggan nantinya. 

“Hal ini tentunya akan memberikan angin segar untuk keekonomian bisnis jargas ke depan,” kata Rachmat kepada Bisnis, Jumat (13/10/2023). 

Sementara itu, target pembangunan jaringan gas rumah tangga atau jargas mencapai 2,5 juta sambungan tahun ini diperkirakan bakal meleset.  

“Jika ditargetkan tahun 2025 ke 2,5 juta sambungan, maka ini masih menjadi pekerjaan rumah, belum bisa mencapai angka tersebut,” kata Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman saat dikonfirmasi, Rabu (19/6/2024).   

Laode mengatakan, kementeriannya saat ini tengah mempercepat lelang pembangunan jargas lewat skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).   

Pada Juli 2024, rencananya lelang bakal dibuka untuk wilayah Kota Batam dengan target 280.000 sambungan. Adapun, konstruksi diharapkan bisa diesekusi pada April 2025.   

Laode menambahkan kementeriannya telah menyiapkan sejumlah paket insentif dan kepastian investasi untuk memantik minat badan usaha swasta bergabung pada proyek infrastruktur gas ini.   

“Ada marjin dan jaminan untuk regulasi, mendukung badan usaha untuk memperkecil risiko keekonomiannya, ini sudah skala besar 1 proyek lebih dari 100.000 sambungan,” kata Laode.   

Sejumlah paket insentif itu bakal diakomodasi dalam revisi Perpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.