Ketua Tim Desk Pilkada PAN ini mengatakan, PAN bisa bekerja sama dengan PDIP, NasDem, bahkan bareng PKS di beberapa Pilkada. Namun, Yandri berharap sebisa mungkin KIM tetap bersama-sama di Pilkada 2024.

"Nah jadi kita bisa, PAN dengan PDIP, PAN dengan NasDem, ada PAN dengan PKS, ada PAN dengan PKB, jadi itu tidak mutlak harus dengan Koalisi Indonesia Maju," ucapnya.

"Tapi kalau bisa itu diutamakan. Kenapa, misalkan beberapa daerah itu tidak ada titik temu di KIM, ya saya sebagai Ketua Tim Pilkada di DPP PAN, itu menyangkut chemistry dan kearifan lokal," sambung Yandri.

Dia menegaskan, pengusungan calon di Pilkada 2024 tidak bisa dipaksakan harus dengan KIM. Dia mencontohkan koalisi PAN dengan partai lain di luar KIM dalam Pilkada 2024 seperti di Bengkulu.

"Jadi tidak bisa dipaksakan di kabupaten kota maupun provinsi itu harus dengan Koalisi Indonesia Maju. Dan itu faktanya sudah banyak, PAN sudah hampir mengeluarkan lebih dari 170 SK sampai hari ini b1 KWK-nya, macam-macam," ujarnya.

"Contoh misalkan di Bengkulu, gubernurnya Ketua DPP PAN, calon gubernurnya Helmi Hasan, wakil gubernurnya dari PDIP, Pak Mian bupati dua periode Bengkulu Utara. Apakah dalam posisi ini KIM bisa masuk? Bisa saja," sambungnya.