Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah proyek infrastruktur telah dibangun Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama satu dekade masa kepemimpinannya, salah satunya Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang diklaim berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Komitmen pemerintah meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatra dinilai berhasil menekan biaya logistik hingga akhirnya merangsang pertumbuhan sejumlah titik ekonomi baru.

PT Hutama Karya (Persero) atau HK selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang fokus mengelola tol Trans Sumatramencatat Hingga 30 Juni 2024 panjang Jalan Tol Trans Sumatra yang telah beroperasi mencapai 800 km dari total target panjang Tol Trans Sumatra tahap 1 sepanjang 966 km. 

Dalam laporannya pada Kamis (1/8/2024), HK mengungkap pelaku usaha menjadi segmen yang paling signifikan merasakan dampak pembangunan mega proyek JTTS. Mulai dari peningkatan pelanggan, tenaga kerja, produksi, dan kondisi usaha hingga meningkatkan prospek pengembangan usaha. 

Tak hanya itu, JTTS juga diklaim mampu meningkatkan tenaga kerja dan pendapatan rumah tangga di wilayah Sumatra.

Dari sisi sosial, selama masa konstruksi proyek JTTS menyerap lapangan kerja mencapai 4,46 juta orang, membantu meningkatkan akses rumah tangga ke fasilitas publik, hingga memberikan dampak positif terhadap penghidupan rumah tangga.

Sementara itu, mengacu pada dokumen Center of Reform on Economics (CORE) disebut investasi JTTS berpotensi menambah output di Pulau Sumatra mencapai Rp924 triliun. 

Sementara itu, total benefit cost ratio (BCR) pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra tahap 1 dilaporkan mencapai 4,62 kali dengan Tingkat economic internal rate of return (EIRR) mencapai 18,15%.

Sejalan dengan dampak positif tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono sempat berharap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat melanjutkan proyek Tol Sumatra.

Basuki menyebut, komitmen melanjutkan pembangunan pada proyek sumber daya air dan konektivitas jalan itu diperlukan untuk meningkatkan kelayakan dan kemakmuran masyarakat Indonesia.

“Kalau pemerintah baru menyetujui, kami sudah buat apa yang harus dilakukan ke depan. Pertama, orang kalau mau hidup layak itu pemenuhan air dan sanitasi. Kalau mau [masyarakat] makmur ditambah konektivitas,” kata Basuki.