Sentimen
1 Agu 2024 : 17.04
Informasi Tambahan
Kab/Kota: Senayan, Solo
Kasus: korupsi
Partai Terkait
Tokoh Terkait
Jokowi Disarankan Tertibkan Koordinasi Menteri Investasi-ESDM daripada "Reshuffle" Nasional 1 Agustus 2024
Kompas.com Jenis Media: Nasional
1 Agu 2024 : 17.04
Jokowi Disarankan Tertibkan Koordinasi Menteri Investasi-ESDM daripada "Reshuffle"
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden
Joko Widodo
(Jokowi) disarankan menertibkan koordinasi para menterinya, terutama yang bersinggungan dengan urusan energi dan mineral, di tengah isu perombakan kabinet (
reshuffle
).
Isu
reshuffle
yang beredar adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif yang bakal digantikan oleh Bahlil Lahadalia.
Menurut Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto, sebenarnya yang lebih penting dilakukan Jokowi saat ini adalah menertibkan koordinasi kerja para menteri yang semrawut.
“Dari pada ganti menteri lebih baik kembalikan tugas masing-masing kementerian sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi)-nya," kata Mulyanto dalam keterangan pers, seperti dikutip pada Kamis (1/8/2024).
Mulyanto menyoroti soal intervensi Bahlil dalam persoalan tata kelola energi dan minerba yang mestinya menjadi kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dia mencontohkan kasus pencabutan ribuan IUP (izin usaha pertambangan), pemberian prioritas konsesi tambang kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan, perpanjangan izin tambang PT Vale dan PT Freeport Indonesia, dan sejumlah kebijakan lainnya. Menurut Mulyanto, hal itu memperlihatkan ada tumpang tindih pada tata kelola dan tugas kementerian terkait bidang ESDM antara Kementerian Investasi dengan Kementerian ESDM. “Ini yang harusnya diurai dan diperbaiki. Belum lagi maraknya kasus-kasus korupsi terkait tambang ilegal timah, nikel, emas, dan lain-lain. Yang masalahnya bersifat kronis dan struktural," ujar Mulyanto. "Juga soal ketidaktepatan sasaran distribusi BBM (bahan bakar minyak) dan LPG (gas alam cair) bersubsidi yang berlarut-larut dan menekan anggaran negara dan masalah ketidakadilan,” tambah Mulyanto. Mulyanto berharap Presiden Jokowi bersikap lebih bijak di pengujung masa pemerintahan keduanya dan tidak membuat kebijakan yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. “Tata kelola Pemerintahan harus konsisten dijalankan agar terwujud pemerintahan yang baik dan bersih. Bukan sradak-sruduk, ugal-ugalan,” ucap Mulyanto. Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi irit bicara merespons beredarnya isu perombakan ( reshuffle ) kabinet dalam waktu dekat. Ia justru bertanya balik siapa yang menghembuskan isu tersebut. Jokowi mengulang pertanyaan yang sama hingga tiga kali. Mantan Wali Kota Solo ini pun mengaku tidak ingin menjawab informasi yang baru berupa isu itu. "Katanya siapa? Katanya siapa? Ya isu memang enggak usah saya jawab, enggak saya jawab," kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024). Kendati begitu ia tidak memungkiri, reshuffle bisa saja terjadi ketika dibutuhkan pemerintah. "Ya bisa saja kalau diperlukan, kalau diperlukan," ucap Jokowi. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Mulyanto menyoroti soal intervensi Bahlil dalam persoalan tata kelola energi dan minerba yang mestinya menjadi kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dia mencontohkan kasus pencabutan ribuan IUP (izin usaha pertambangan), pemberian prioritas konsesi tambang kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan, perpanjangan izin tambang PT Vale dan PT Freeport Indonesia, dan sejumlah kebijakan lainnya. Menurut Mulyanto, hal itu memperlihatkan ada tumpang tindih pada tata kelola dan tugas kementerian terkait bidang ESDM antara Kementerian Investasi dengan Kementerian ESDM. “Ini yang harusnya diurai dan diperbaiki. Belum lagi maraknya kasus-kasus korupsi terkait tambang ilegal timah, nikel, emas, dan lain-lain. Yang masalahnya bersifat kronis dan struktural," ujar Mulyanto. "Juga soal ketidaktepatan sasaran distribusi BBM (bahan bakar minyak) dan LPG (gas alam cair) bersubsidi yang berlarut-larut dan menekan anggaran negara dan masalah ketidakadilan,” tambah Mulyanto. Mulyanto berharap Presiden Jokowi bersikap lebih bijak di pengujung masa pemerintahan keduanya dan tidak membuat kebijakan yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. “Tata kelola Pemerintahan harus konsisten dijalankan agar terwujud pemerintahan yang baik dan bersih. Bukan sradak-sruduk, ugal-ugalan,” ucap Mulyanto. Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi irit bicara merespons beredarnya isu perombakan ( reshuffle ) kabinet dalam waktu dekat. Ia justru bertanya balik siapa yang menghembuskan isu tersebut. Jokowi mengulang pertanyaan yang sama hingga tiga kali. Mantan Wali Kota Solo ini pun mengaku tidak ingin menjawab informasi yang baru berupa isu itu. "Katanya siapa? Katanya siapa? Ya isu memang enggak usah saya jawab, enggak saya jawab," kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024). Kendati begitu ia tidak memungkiri, reshuffle bisa saja terjadi ketika dibutuhkan pemerintah. "Ya bisa saja kalau diperlukan, kalau diperlukan," ucap Jokowi. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Sentimen: negatif (79.8%)