Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy dimintai keterangan terkait polemik yang memanas antara PBNU dengan PKB di gedung PBNU, Jakarta Pusat. Rabu (31/7/2024).

Pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup. Seusai pertemuan, Lukman mengaku tidak ditanya terkait pembentukan Pansus Angket Haji 2024 yang diinisiasi Ketum PKB sekaligus Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

“Saya tidak ada pertanyaan soal Pansus Haji, enggak ada,” kata mantan menteri Percepatan Daerah Tertinggal (PDT) ini.

Lukman menjelaskan, hasil pertemuan tersebut fokus pada sejarah PKB dan PBNU saat polemik Abdurrahman Wahid alias Gus Dur lengser dari PKB pada 2008.

“Saya diminta penjelasan terutama oleh Pak Ikhsan Abdullah seperti apa sebenarnya ada dualisme muktamar pada saat itu Ancol (kubu Gus Dur) versus Parung (kubu Cak Imin) dan apa yang terjadi, ya, saya jelaskan apa adanya,” ujar Lukman.

Sebelumnya, Lukman menilai Muhaimin Iskandar telah memimpin partai tersebut terlalu lama. Lukman mengeluhkan gaya kepemimpinan Muhaimin Iskandar saat memimpin PKB kepada PBNU.

"Saya katakan kepada PBNU tadi bahwa Cak Imin ini terlalu lama memimpin, sudah 19 tahun, hampir 20 tahun memimpin PKB," ujar Lukman.

Ia menyampaikan Cak Imin cenderung sentralistik hingga mengabaikan peran Dewan Syuro (dewan penasihat atau kiai PKB) baik dalam pengambilan keputusan maupun anggaran rumah tangga partai.

Lukman menjelaskan Cak Imin telah memangkas peran Dewan Syuro melalui keputusan Muktamar Bali pada 2019.

"Secara formal, Muktamar Bali menghilangkan sebagian besar kewenangan Dewan Syuro. Dulu PKB itu mandatori dari muktamar kepada Dewan Syuro. Artinya, terjadi penghilangan eksistensi Dewan Syuro baik secara fundamental dalam anggaran dasar rumah tangga, maupun secara teknis administratif di internal PKB," bebernya.