Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan terdapat 1.167 lokasi Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) layaknya harta karun laut di Indonesia. Pemerintah sudah mengatur sistem bagi hasil temuan BMKT.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Kusdiantoro mengatakan bahwa lokasi ribuan BMKT termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut yang menjadi rujukan lokasi harta karun laut.

Saat ini, kontribusi temuan BMKT terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih kecil. Namun, ia meyakini lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam, pelaku usaha bakal mendapat iklim yang lebih kondusif.

"BMKT, itu dikeluarkan melalui PP, itu lokasinya ada 1.167, sesuai PP 32/2019, kalau PP diperbarui jumlahnya mungkin ter-update. Kalau PNBP saya malu menyampaikan masih kecil, belum banyak kontribusi," beber Kusdiantoro di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Senin (30/7/2024).

Kusdiantoro mengaku belum bisa merinci jumlah potensi keuntungan dari satu lokasi BMKT karena tergantung ukuran kapal dan lokasi BMKT berada. Namun, dengan total 1.167 lokasi, potensi ekonomi yang ada terbilang besar.

"1.167 sebagai lokasi BMKT, banyak itu, nggak habis itu dalam 10 tahun," imbuhnya.

Dalam Perpres 8/2023, pelaku usaha bisa mendapatkan 55% hasil bersih dari barang temuan BMKT, sementara pemerintah mendapatkan 45%.

"Mudah-mudahan dengan pembagian yang lebih besar 55% kepada pelaku usaha dan 45% kepada pemerintah ini memberi semangat agar pelaku usaha secara penuh bisa memanfaatkan BMKT dan dampaknya memberi PNBP kepada kita," pungkasnya.