Baru-baru ini, Kementerian ESDM mengumumkan pembatasan BBM Pertalite hanya tinggal menunggu 'ketok palu' Presiden Jokowi. Lantas, apa tanggapan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengenai hal tersebut?

Yohannes Nangoi selaku Ketua Umum Gaikindo mengatakan, isu pembatasan Pertalite belakangan memang santer terdengar. Namun, bagaimanapun juga, aturan tersebut masih belum terbit.

"Itu (pembatasan BBM tinggal tunggu restu Jokowi) desas-desus yang sangat kuat, tapi belum ada keputusan apa-apa. Jadi masih sebatas rumor," ujar Nangoi saat ditemui di seremoni penutupan GIIAS 2024.

Nangoi belum bisa komentar mengenai dampak pembatasan Pertalite terhadap pasar kendaraan bermotor di Indonesia. Dia saat ini ada di posisi menyerahkan semuanya ke pemerintah.

"Saya rasa saya belum berani berkomentar apa-apa, tapi (keputusan) itu terserah pemerintah nantinya," ungkapnya.

Diberitakan detikOto sebelumnya, Dadan Kusdiana selaku Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM menegaskan, pembahasan revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 yang mengatur kriteria pembeli Pertalite sudah rampung di tingkat menteri. Keputusan akhir ada di tangan Jokowi.

"Sekarang kalau di pembahasan di level saya, di eselon I sudah selesai. Sudah dibahas di levelnya Pak Menteri sudah selesai di Menko, sekarang lagi di Presiden," kata Dadan di Kementerian ESDM Jakarta, pekan lalu.

Dadan menegaskan, pemerintah tengah berusaha keras menghadirkan bahan bakar bersih yang ramah lingkungan. Selain itu, mereka juga ingin memastikan bahan bakar yang disubsidi bisa tepat sesaran. Itulah mengapa, aturan tersebut akhirnya dibuat.

"Yang tidak berhak, ya jangan. Jangan menggunakan yang bersubsidi," ungkapnya.

Revisi Perpres 191 sebenarnya sudah lama dibahas. Dia mengatakan, revisi ini berlangsung lama karena pembahasan untuk pembeli BBM tersebut banyak pertimbangan.

"Iya, tapi ini kan kita memutuskan yang berhaknya siapa, yang tidak berhaknya siapa. Itu kan banyak pertimbangan," kata dia.