Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya saling sindir dengan politkus Golkar Nusron Wahid dan elite PKB tentang panitia khusus alias pansus angket haji.

Gus Yahya merasa pelaksanaan haji tahun ini baik-baik saja. Dia pun mencurigai Pansus Haji dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU,  mengkaitkannya dengan Menteri Agama yang merupakan adiknya.

"Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya, misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini," kata Yahya dalam konferensi pers di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7/2024).

Dalam catatan Bisnis, penyelenggaraan haji pada tahun 2024 lalu memang menyisakan berbagai macam masalah. DPR kemudian menginisiasi pansus angket untuk menyelidiki berbagai macam pelanggaran dalam penyelenggaran haji 2024.

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) salah satu pihak yang vokal mengawasi penyelenggaraan haji bahkan menyetujui dan mengesahkan Pansus Angket Pengawasan Haji 2024, dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Selasa (9/7/2024).

Pengesahan pansus tersebut didahului oleh keputusan Komisi VIII DPR yang sebelumnya mengusulkan untuk menggunakan hak angket dalam mengawasi penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan haji 2024.

"Kini saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan, apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?," kata Cak Imin, di Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (9/7/2024).

Sontak semua anggota di Sidang Paripurna menyatakan "setuju". Cak Imin mengatakan bahwa pembentukan panitia angket penyelenggaraan haji akan diproses dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

"Terima kasih, mana tepuk tangannya. Komisi VIII paling keras tepuk tangannya," ujar Cak Imin.

Menariknya, di tengah riuh rendah Pansus Haji, PBNU justru berencana merebut kembali kepemimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan membentuk tim lima atau panitia khusus (Pansus).

Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. Dia mengeklaim, Pansus tersebut merupakan upaya dari PBNU untuk meluruskan sejarah PKB. Pasalnya, PBNU merupakan pemilik sah PKB.

Meski demikian, dia merasa kini elite PKB kerap membuat pernyataan yang melenceng dari tujuan awal pembentuk partai politik tersebut. Bahkan, kata Gus Ipul, ada upaya sistematis untuk menjauhkan PKB dari struktural NU.

“PBNU sedang berdiskusi. Jika diperlukan, pembentukan tim lima akan segera dilakukan. Langkah ini setelah melihat pernyataan elite-elite PKB yang ahistoris,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (26/7/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan Pansus tersebut nantinya akan menyerupai tim lima yang dahulu pernah dibentuk PBNU untuk mendirikan PKB pada awal Era Reformasi.

Gus Ipul menyatakan Pansus akan segera terbentuk apabila mendapatkan persetujuan dari Rais Aam KH Miftachul Ahyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

“Kita akan undang bergabung seluruh tokoh, para aktivis NU untuk dimintai pendapatnya terkait hal ini,” katanya.

Dia mengingatkan, PKB didirikan oleh struktural NU yang dalam hal ini merupakan PBNU hingga ke cabang, MWC dan ranting NU. Oleh sebab itu, menurutnya, PKB tidak akan pernah terbentuk tanpa struktural NU.

Gus Ipul mencontohkan pernyataan elite PKB yang sempat menyatakan nasehat PBNU tidak perlu didengarkan. Padahal, dia menilai PKB terbukti gagal dalam kontestasi Pilpres 2024 lalu.

Adapun Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memprotes pernyataan Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya yang mencurigai Pansus Haji DPR dilatarbelakangi masalah pribadi.

Anggota Pansus Haji DPR dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid menepis pernyataan Gus Yahya. Menurutnya, DPR tidak mengenal masalah pribadi.

"Siapapun menteri agama atau pejabat publik yang ugal-ugalan menjalankan pemerintahan dan diduga melanggar undang-undang, DPR sesuai tugasnya dalam pengawasan pasti menggunakan hak konstitusionalnya, jadi akan tetap di-Pansus. Sekali lagi bukan sentimen pribadi karena kebetulan menterinya adik Ketua Umum PBNU.” tutur Nusron dalam keterangannya, dikutip Senin (29/7/2024).

Ketua Umum GP Ansor 2010-2015 dan Wakil Ketua Umum PBNU 2021-2023 ini juga menghimbau agar semua elemen kelembagaan, baik organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun lembaga negara agar saling menghormati tugas masing-masing.

Nusron mengingatkan sebaiknya PBNU fokus urus umat dan pesantren. Soal Pansus Haji, lanjutnya, sudah ada mekanisme dan aturannya di DPR.

"Ini urusan DPR dengan menteri agama, tidak ada kaitannya dengan yang lain, termasuk PBNU yang bukan bagian dari pemerintahan. Apalagi jika dibawa pada sentimen pribadi, tidak pada tempatnya," jelas anggota Komisi VI DPR ini.

Dia juga menekankan, DPR memiliki indikasi, data, dan landasan hukum yang kuat sehingga membentuk Pansus Haji. Menurutnya, data-data tersebut akan diverifikasi dalam proses angket yang berjalan.

Senada, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKB Maman Imanulhaq menyayangkan pernyataan Gus Yahya. Menurut Maman, Pansus Haji murni dalam rangka perbaikan manajemen haji.

Anggota Pansus ini menegaskan, PBNU tak perlu ikut dalam urusan politik yang kini tengah bergulir di DPR. Apalagi, lanjutnya, Pansus Haji merupakan hak yang dimiliki parlemen untuk melakukan penyelidikan atas dugaan penyelewengan kebijakan yang dinilai bertentangan dengan perundang-undangan.

"Pansus haji itu formal, resmi dan konstitutif. Tidak ada urusan dengan pribadi-pribadi atau PBNU," kata Kiai Maman dalam keterangannya, Senin (29/7/2024).

Dia berpendapat, justru PBNU perlu berterima kasih atas pembentukan Pansus Haji karena warga NU yang nantinya juga bakal merasakan perbaikan pelayanan haji.

Maman mengingatkan sederet persoalan haji 2024 ini, seperti pembagian kuota oleh Kemenag yang tak seusai dengan penetapan yang diketok pemerintah dan DPR serta soal pelayanan jemaah haji Indonesia pada saat Armuzna yang dianggap buruk.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencurigai Nusron Wahid masih sakit hati akibat diturunkan jabatannya saat Pilpres 2024 kemarin.

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Suleman Tanjung mengemukakan bahwa penurunan jabatan Nusron Wahid itu tidak dilakukan secara sengaja tetapi sesuai dengan aturan yang berlaku di PBNU.

"Sebab, jabatan wakil ketua umum itu tidak dibenarkan jika dirangkap dengan jabatan politik," tuturnya di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Kendati demikian, Tanjung mengemukakan bahwa kini Nusron masih menjadi bagian dari PBNU karena menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) Nahdlatul Ulama (NU).

Maka dari itu, Tanjung menyarankan agar Nusron Wahid bersikap lebih sopan kepada Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan tidak membuat pernyataan yang gaduh.

"Pak Nusron ini kan masih tercatat sebagai  Ketua LPP PBNU. Jadi sangat tidak elok lah mengungkapkan pernyataan demikian ke Ketua Umum PBNU," katanya.

Sulaeman juga mengklarifikasi pernyataan Gus Yahya tentang pembentukan Pansus Hak Angket Haji yang membuat Nusron Wahid membara.

"Gus Yahya waktu itu mengatakan pada wartawan yang tanya, bahwa Pansus haji bukanlah urusan PBNU," ujarnya.