Jember (beritajatim.com) – Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya DPRD Kabupaten Jember menyinggung sejumlah pejabat yang diperiksa Kepolisian Daerah Jawa Timur. Bupati Hendy Siswanto merespons positif.

“Fakta terakhir dan mencengangkan semua pihak, bahwa belakangan ini banyak pejabat di lingkungan Pemkab Jember yang berurusan dengan aparat penegak hukum karena dugaan korupsi dan penyalahgunaan anggaran,” kata Ardi Puji Prabowo, juru bicara Fraksi GIB, dalam sidang paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2023. di gedung di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (6/6/2024) siang.

Ardi menyebutnya sebagai suguhan ‘menyala’ yang tidak menarik, meresahkan dan menghambat pembangunan daerah. Informasi yang diperoleh Beritajatim.com, pemeriksaan sejumlah pejabat itu dikarenakan adanya pelaporan dari lembaga swadaya masyarakat. Namun hingga saat ini belum ada keteranhan resmi dari Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menyatakan adanya temuan dugaan pelanggaran hukum maupun tersangkanya.

Menanggapi adanya pejabat yang diperiksa polisi, Hendy merespons positif. “Bagus, dipanggil kan gak apa-apa. Supaya kontrol. Jadi APBD kami pada 2021, 2022, 2023 diaudit Inspektorat secara internal, diaudit BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), diaudit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), juga dikontrol warga dan LSM,” katanya.

Hendy menilai pemeriksaan terkait sejumlah organisasi perangkat daerah Pemkab Jember lebih pada mengecek kebenaran informasi. “Esensinya menanyakan apakah benar, ya kita tunjukkan,” katanya.

Sementara itu, di tengah pelaporan-pelaporan tersebut, nilai pencegahan korupsi Pemkab Jember justru meningkat dibandingkan daerah-daerah lain di Jatim. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemkab Jember meningkat 5,5 angka menjadi 89,9.

Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah 3 KPK RI Wahyudi mengatakan skor MCP Kabupaten Jember cukup baik. “Bukan tertinggi di Jawa Timur, tapi ada peningkatan dibandingkan 2022. Berarti sebenarnya dari tata kelola pemerintah, beberapa indikatornya ada potensi kenaikan yang cukup baik,” jelasnya, sebagaimana diberitakan Beritajatim.com, Kamis (30/5/2024).

Dalam kesempatan terpisah, Bupati Hendy menyebut peningkatan skor MCP itu capaian positif. “Alhamdulillah, kita untuk 2023, peningkatan skor kami terbaik di Jawa Timur. Meskipun belum maksimal, masih ada di sana-sini treatment-treatment yang lebih intensif dan serius, baik pelayanan dari pemerintah kabupaten maupun sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat perlu tahu bahwa fasilitas yang bisa diperoleh banyak, dan ini perlu disosialisasikan sampai level grass root,” katanya.

Hendy mengatakan pada 2020, Jember tidak memiliki skor MCP. “Nol. Kita tidak pernah melaporkan. Seiring pada 2021, 2022, 2023, peningkatan skornya sangat tajam dibanding kabupaten lain. Ukuran peningkatan itu capaiannya, bukan nilai tingginya karena kami baru mulai pada 2021. Teman-teman daerah lain sudah memulai jauh sebelum itu. Lari di depan kami jauh sekali,” katanya. [wir]