Liputan6.com, Jakarta Pansus Angket Haji yang akan bergulir di DPR memantik kontroversi antara PKB dan PBNU.

Keduanya saling tuding soal kepentingan pribadi di balik hadirnya penelisikan Parlemen terhadap Kementerian Agama soal penyelenggaraan ibadah haji 2024.  

Menanggapi hal itu, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meyatakan, Pansus Angket Haji berawal dari Komisi VIII DPR yang  mengalami kemacetan rapat dengan Kementrian Agama karena tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai. 

“KETERTUTUPAN kemenag, membuat Komisi VIII bersepakat membongkat data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama penggunaan visa  hak jamaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jamaah yang sudah antri berpuluh tahun,” tulis Cak Imin melalui akun X pribadinya, @cakimiNow seperti dikutip Senin (29/7/2024).

Cak Imin meyakini, urusan Pansus Angket Haji murni kerjaan wakil rakyat yang ingin membuktikan dugaannya apakah benar ada penyelewengan penggunaan visa haji atau tidak.

Maka dari itu, mantan calon wakil presiden 2024 itu menegaskan tidak ada sama sekali kepentingan pribadi dari partainya terhadap siapa pun, termasuk PBNU.

“Jadi ini murni urusan pekerjaan komisi VIII yang meminta Pansus angket haji. Fokus pada apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji. Gak ada urusanya dengan PKB atau PBNU, Paham !, tegas Cak Imin memungkasi.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mempertanyakan tujuan dari pembentukan pansus ini. Dia mencurigai, pansus angket haji dilatarbelakangi masalah pribadi hanya untuk menyerang NU.

"Soal pansus ya pansus haji ya. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita, pansus haji kemudian nyerang NU jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh," kata pria karib disapa Gus Yahya saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (28/7/2024).