PIKIRAN RAKYAT - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan untuk menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah. Terkait hal itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa ia akan memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berupa lokasi terbaik, selain bekas Kaltim Prima Coal (KPC).

Ia yakin Muhammadiyah bisa mengelola IUPK dengan baik.

"Jadi terkait dengan yang Muhammadiyah, insyaAllah kita akan memberikan dari eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang paling bagus di luar daripada KPC," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Senin, 29 Juli 2024. 

Meski begitu, Bahlil akan meminta persetujuan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlebih dahulu terkait detail lokasi pertambangan untuk Muhammadiyah tersebut.

"Nanti saya laporkan ke Presiden," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil mengatakan, apabila IUP yang diberikan ke organisasi keagamaan itu sukses mendorong kemajuan, maka pihak swasta bisa menjadikannya sebagai contoh atau tolak ukur.

"Justru kehadiran organisasi keagamaan ini untuk memberikan contoh kepada investor lain kelola tambang yang baik dong lingkungannya, dijaga," ucapnya. 

Muhammadiyah Berpihak pada Rakyat

Pada Minggu, 28 Juli 2024 kemarin, Sekum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu'ti memberikan keterangan bahwa pihaknya menerima IUP dari pemerintah usai menerima masukan komprehensif dari berbagai pihak.

“Setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada tanggal 13 Juli 2024 memutuskan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah,” tuturnya. 

Dalam pengelolaan tambangan nanti, Muhammadiyah berjanji akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman, berkomitmen dan punya integritas yang tinggi. Selain itu, Muhammadiyah juga akan bekerja sama dengan mereka yang berpihak pada masyarakat dan persyarikatan. 

Muhammadiyah Klaim Usaha Tambangnya “Non for Profit”

Abdul Mu'ti mengatakan bahwa Muhammadiyah akan menerapkan usaha non for profit, yakni keuntungannya dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan Amal Usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas.

“Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan, serta pembinaan jemaah dan dakwah jemaah,” katanya. 

Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah

Muhammadiyah membentuk tim pengelola tambang yang terdiri dari berikut ini;

Ketua: Muhadjir Effendy Sekretaris: Muhammad Sayuti Anggota: Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, dan Arif Budimanta. 

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab mereka akan ditetapkan lebih lanjut melalui Surat Keputusan PP Muhammadiyah.***