Jember (beritajatim.com) – Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjanjikan pemberlakuan ‘one data’ (satu data) selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Ke depan, kami bersama Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Mas Gibran Rakabuming Raka akan menyuguhkan pentingnya one data di Jember,” kata Ardi Pujo Prabowo, juru bicara Fraksi GIB, dalam sidang paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja daerah di gedung DPRD Jember, Kamis (6/6/2024).

Menurut Ardi, dengan satu data, layanan kepada seluruh rakyat, mulai dari urusan pertanian, kesehatan, kependudukan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, ekonomi dan nelayan, UMKM, guru ngaji dan pesantren, akan tuntas hanya dengan satu kartu tanda penduduk (KTP).

“Jika hari ini masyarakat untuk menggunakan layanan kesehatan gratis masih harus pontang-panting menyatakan dirinya miskin alias harus meminta surat keterangan miskin, maka ke depan, cukup dengan KTP saja sudah bisa menikmati berbagai layanan kesehatan dan sebagainya,” kata Ardi.

“Tahun depan, kami pastikan layanan kependudukan harus dipermudah, dipercepat agar semua masyarakat punya KTP, tanpa menunggu blangko, tanpa antri, tanpa bayar, sudah bisa mendowload sendiri KTP digital,” tambah Ardi bersemangat.

Fraksi GIB mengkritik layanan kependudukan yang menyusahkan masyarakat di Jember. “Janjinya bisa lebih cepat, mudah, dan tidak menyusahkan rakyat. Ternyata masih saja seperti lagu lama bupati periode sebelumnya, masih saja ada alasan blangko habis dan lain sebagainya,” kata Ardi.

“Ternyata, Pemkab Jember di bawah kepemimpinan Bupati Hendy ini tidak memiliki solusi yang menyenangkan bagi rakyat. Hanya urusan KTP saja, rakyat harus mengalami kesulitan dan kesulitan,” kecam Ardi.

Sementara itu, Bupati Hendy menegaskan, blanko KTP elektronik di Jember sejak Januari hingga Mei 20024 telah tercukupi. “Blanko yang kami terima sejak Januari sampai Mei berjumlah 62 ribu keping. Cetak KTP mulai Januari hingga Mei sebanyak 55.815 keping,” katanya.

Hendy beterima kasih atas kritik Fraksi GIB. “Kami akan terus berusaha meningkatkan pelayanan yang mudah, cepat, gratis dan data warga valid sesuai regulasi dan pengambilan KTP harus orangnya sendiri atau yang ada dalam kartu keluarga,” katanya, dalam sidang paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja daerah di gedung DPRD Jember, Jumat (7/6/2024). [wir]