PIKIRAN RAKYAT - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengaku bahwa mereka mendapat tawaran langsung dari Pemerintah Indonesia melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia soal izin usaha pertambangan (IUP). Kini, PP Muhammadiyah pun menerima tawaran tersebut. 

Keputusan itu diambil setelah mencermati masukan dari berbagai pihak. Mulai dari ahli pertambangan, ahli hukum, ahli lingkungan hidup, pengelola/pengusaha tambang, perguruan tinggi, Majelis/Lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, dan pihak-pihak terkait lainnya. 

“Setelah (melakukan) kajian, serta beberapa kali pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada tanggal 13 Juli 2024 memutuskan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah,” kata Sekum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu'ti dalam keterangan yang diterima Pikiran-Rakyat.com pada Minggu, 28 Juli 2024. 

Pertimbangan Muhammadiyah

PP Muhammadiyah mempertimbangkan sejumlah hal sebelum memutuskan untuk menerima IUP tersebut. Pertimbangan pertamanya adalah kewenangan manusia untuk memanfaatkan kekayaan alam yang merupakan anugerah dari Sang Pencipta.

“Manusia diberikan wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan hidup material dan spiritual dengan tetap menjaga keseimbangan dan tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi,” ujarnya. 

PP Muhammadiyah juga mempertimbangkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. 

“Bahwa sesuai kewenangannya, pemerintah sebagai penyelenggara negara memberikan kesempatan kepada Muhammadiyah, antara lain karena jasa-jasanya bagi bangsa dan negara, untuk dapat mengelola tambang untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya. 

Kemudian, PP Muhammadiyah juga berpijak pada keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar 2015 yang meminta agar dakwah dalam bidang ekonomi diperkuat. 

Janji Muhammadiyah dalam Mengelola Tambang Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga Persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, sinergi dengan perguruan tinggi, serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam.  Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, dan keberpihakan kepada masyarakat dan Persyarikatan melaui perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan.  Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan, serta pembinaan jemaah dan dakwah jemaah.  Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha "not for profit" di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan Amal Usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas.  Pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan mengembangkan sumber-sumber energi yang terbarukan serta budaya hidup bersih dan ramah lingkungan. 

Dalam pengelolaan tambang tersebut, Muhammadiyah pun membentuk tim yang dipimpin oleh Muhadjir Effendy.***