Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto memastikan setiap pelaksanaan kegiatan, terutama program strategis Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, telah didampingi aparat penegak hukum setempat.

Pemkab Jember juga aktif meminta pendapat hukum (legal opinion) dan arahan tentang pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Begitu juga pengawasan dan pendampingan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) juga selalu dilakukan saat kegiatan sedang berlangsung,” kata Hendy, alam sidang paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja daerah di gedung DPRD Jember, Jumat (7/6/2024).

Bahkan, lanjut Hendy, Pemkab Jember bekerja sama dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jatim untuk memperkuat kepastian kepatuhan kepada regulasi yang berlaku melalui pelatihan.

Penjelasan Hendy ini menanggapi soal banyaknya pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang berurusan dengan aparat penegak hukum, karena dugaan korupsi dan penyalahgunaan anggaran yang diadukan masyarakat.

“Dalam era keterbukaan informasi, adalah hal yang wajar kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan kegiatan dan mempertanggungjawabkan anggaran mendapatkan pengawasan dari seluruh stakeholder termasuk dari masyarakat,” kata Hendy. OPD yang menjadi terlapor wajib memberikan klarifikasi atas pengaduan tersebut.

Hendy mengatakan, pengaduan masyarakat merupakan keniscayaan yang harus diterima, karena dilindungi oleh perundang–undangan yang berlaku, termasuk pengaduan masyarakat kepada aparat penegak hukum. “Setiap pengaduan masyarakat pasti ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai SOP (Standard Operating Procedure) yang telah ditetapkan.,” kata Hendy.

Banyaknya pejabat yang dimintai keterangan aparat penegak hukum ini membuat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember prihatin. “Ini menggambarkan bahwa situasi dan kondisi Kabupaten Jember sedang tidak baik – baik saja,” kata Hadi Supaat, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan.

“Kami khawatir keadaan tersebut dapat menciptakan ketakutan terhadap OPD Pemkab Jember dalam menjalankan program pembangunan pada tahun anggaran 2024. Hal ini tentu akan merugikan masyarakat Kabupaten Jember,” kata Hadi.

Fraksi PDI Perjuangan memandang perlunya penanganan lebih serius terhadap isu ini. “Sehingga tidak menyebabkan ketakutan terhadap para OPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” kata Hadi.

Hadi menyarankan agar segera dilakukan konsultasi dan pendampingan dari aparat penegak hukum, dalam pelaksanaan program pembangunan. “Sehingga OPD tidak mengalami ketakutan berlebihan dalam menjalankan tugasnya,” katanya. [wir]