Bisnis.com, JAKARTA - Pakar mengingatkan partai politik (parpol) tidak memiliki hak untuk mengintervensi pemilihan Ketua DPD, usai beredar foto pertemuan antara Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dengan Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Direktur Excecutive Partner Politik Indonesia Abubakar Solissa menjelaskan, para anggota DPD bukan anggota parpol. Para senator, lanjutnya, merupakan sosok independen untuk mewakili provinsi asalnya.

"Secara normatif partai politik tidak punya hak untuk mengintervensi kepemimpinan di DPD. Hak sepenuhnya ada pada anggota," kata Abubakar saat dihubungi, dikutip Sabtu (27/7/2024).

Meski demikian, dia tidak menampik manuver-manuver politik seperti pertemuan antara Hasto dan LaNyalla kerap terjadi jelang pemilihan pimpinan DPD. Abubakar pun tidak heran apabila publik menaruh curiga pertemuan tersebut sebagai upaya LaNyalla mempertahankan kursi ketua DPD.

Senada, Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara mengingatkan bahwa para pimpinan lembaga negara harus memberikan pembelajaran politik ke publik.

Masalahnya, pertemuan antara Hasto dan LaNyalla terjadi usai rapat paripurna DPD sempat ricuh beberapa waktu lalu. Oleh sebab itu, menurutnya, wajar apabila publik merasa ada kepentingan tersembunyi di balik pertemuan tersebut.

"Ketua DPD itu seharusnya menegakkan demokrasi," kata Igor, Sabtu (27/7/2025).

Dia pun menekankan jika memang ada kepentingan pribadi maka pertemuan-pertemuan seperti itu yang merusak demokrasi yang coba dibangun di Indonesia.