Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah tegas dalam menertibkan administrasi kependudukan (adminduk) dengan membatasi jumlah Kartu Keluarga (KK) per persil tanah menjadi maksimal tiga.

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan akurasi data penduduk dan mengoptimalkan program penanggulangan kemiskinan.

“Pemkot mengambil kebijakan 1 persil itu adalah 3 KK, sambil kita lihat jumlah jiwanya berapa. Dengan 3 KK tadi, kami bisa konsentrasi menyelesaikan kemiskinan. Kami bisa membantu sekolahnya sampai kuliah,” tegas Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Minggu (9/6/2024).

Eri menyoroti temuan banyaknya rumah dengan ukuran tidak layak yang dihuni puluhan KK. Menurutnya, kondisi ini menyulitkan intervensi pemerintah dalam memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran.

“Tipe 45, itu paling kecil. Kalau sekarang 3×4 meter itu rumah atau bukan, itu pertanyaannya. Berarti kan kos-kosan. Nah dalam kos-kosan itu ada yang sampai 50 KK, kemudian mau tidur di mana dia,” ujar politisi PDIP ini.

Kebijakan ini juga menekankan prioritas bantuan sosial bagi warga asli Surabaya yang tinggal di Kota Pahlawan. Eri mempertanyakan keadilan jika satu rumah dihuni puluhan KK pendatang, sementara warga asli Surabaya belum mendapatkan bantuan yang memadai.

“Kalau sekarang 1 rumah 50 KK, terus semua nunut (menumpang), sekolahnya pemkot yang bayarin. Nah orang asli Surabaya yang tinggal di Surabaya nasibnya gimana?” tanya Eri.

Pemkot Surabaya juga melarang praktik pemecahan KK dalam satu rumah yang bertujuan untuk mendapatkan bantuan sosial. Eri Cahyadi menegaskan bahwa pemecahan KK harus didasarkan pada alasan yang sah, bukan semata-mata untuk mengakali sistem bantuan.

“Saya bilang kalau minta bantuan semuanya ya masukan di sini (1 KK). Jadi saya bisa tahu dalam satu KK ada berapa jiwa, sentuhannya gimana, sehingga (tahu) dia (pendapatan) dapat berapa juta dalam 1 bulan,” katanya.

Dengan kebijakan ini, Pemkot Surabaya berkomitmen untuk menertibkan adminduk, memastikan bantuan sosial tepat sasaran, dan memprioritaskan kesejahteraan warga asli Surabaya.

“Jadi kalau masuk (pindah KK) Surabaya jangan sembarangan, kasihan wargaku yang asli Surabaya, yang belum tak bantu ketabrak sama yang baru-baru masuk,” pungkas dia.[asg]