Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setuju dengan Jubir Menhan Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang menyebut jabatan kepala daerah bukanlah oposisi dari Pemerintah Pusat. PSI pun mengungkit kala Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Betul itu yang disampaikan, Gubernur sampai Wali Kota, Bupati adalah perpanjangan tangan Pemerintah. Indonesia negara kesatuan bukan negara federal. Jadi tidak boleh ada kebijakan yang bertentangan antara pemerintah pusat dan daerah," kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Sarana, saat dihubungi, Sabtu (27/7/2024).

William lantas mengambil contoh kala Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia menyebut Anies bertentangan dengan Pemerintah Pusat ketika menangani persoalan banjir di Jakarta.

"Contoh pertentangan terjadi ketika Gubernur Anies punya konsep bertentangan dengan Pemerintah Pusat soal penanganan banjir, Gubernur Anies punya konsep naturalisasi. Presiden konsepnya normalisasi. Dalam normalisasi tugas Pemprov Jakarta adalah pembebasan lahan, Pemerintah Pusat melakukan normalisasi, penurapan, dan lain-lain," ucap William.

Namun demikian, Anies tidak setuju dengan konsep tersebut. Sehingga, lanjut dia, akhirnya penanganan banjir di Jakarta tidak maksimal.

"Karena beda konsep akhirnya pemprov tidak maksimal melakukan pembebasan lahan, normalisasi mandeg 5 tahun, iya pasti (penanganan banjir tidak maksimal)," ujar dia.

Pernyataan Dahnil

Hal tersebut diungkapkan Dahnil di akun media sosial X seperti dilihat pada Jumat (26/7). Dahnil mengingatkan soal sopan santun kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

"Jabatan gubernur, bupati, wali kota itu bukan jabatan oposisi, dia adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Fatsoennya ketika terpilih tentu harus siap menurunkan dan menjalankan tugas-tugas pembantuan. Kita butuh gubernur, wali kota dan bupati yang memahami hal ini. Sehingga pembangunan nasional bisa berjalan akseleratif dan harmonis untuk Indonesia yang lebih maju," tulis Dahnil yang mengizinkan twitnya dikutip.

"Sayangnya, ada beberapa pihak ingin menggunakan jabatan kepala daerah tersebut sekedar panggung 'asal beda', untuk anak tangga jabatan politik berikutnya, lupa fokus pada upaya harmonisasi pembangunan bersama pemerintahan pusat dalam hal ini Presiden," jelasnya.