Bantah Cawalkot Blitar Bambang Digeledah KPK, Ketua DPC PDI-P: Beliau Dipanggil DPP ke Bogor Tim Redaksi BLITAR, KOMPAS.com – Ketua DPC PDI-P Kota Blitar Syahrul Alim membantah rumor adanya penggeledahan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap calon wali Kota Blitar Bambang Rianto alias Bambang Kawit beberapa hari lalu. “Dari kami, kami sampaikan itu tidak benar,” ujar Syahrul kepada wartawan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar, Kamis (25/7/2024). “Pak BK (Bambang Kawit) baik-baik saja. Saat ini beliau dipanggil DPP (PDI-P) di Bogor,” tambahnya. Syahrul mengatakan, dalam beberapa hari terakhir Bambang selaku bakal calon wali kota Blitar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) masih terus melakukan kegiatan konsolidasi menghadapi Pilkada Kota Blitar 2024.   Ditanya apakah panggilan dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat) PDI-P merupakan indikasi akan turunnya rekomendasi partai kepada Bambang, Syahrul enggan menjawab lugas. Bambang Rianto, mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Hanura, adalah bakal calon wali Kota Blitar yang telah mengikuti penjaringan di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Kota Blitar. Selanjutnya, DPP PDI-P memberikan tugas melalui surat tertanggal 1 Juli 2024 kepada Bambang untuk melakukan konsolidasi politik dalam kapasitasnya sebagai bakal calon wali kota Blitar. Beredarnya rumor penggeledahan terhadap Bambang di Kota Blitar muncul setelah juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan pihaknya melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah daerah di Jawa Timur termasuk Blitar sejak 8 hingga 18 Juli 2024 terkait pengembangan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim . Sebenarnya, rumor penggeledahan, bahkan, hingga penangkapan oleh KPK di Blitar tidak hanya menerpa nama Bambang namun juga sejumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur lainnya yang berasal dari Blitar. Di sisi lain, Tessa dalam keterangan persnya pada Kamis (18/7/2024) lalu di Jakarta tidak menyebutkan nama-nama anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang menjadi sasaran penggeledahan. Kasus tersebut merupakan kasus lama yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada akhir 2022 yang menyeret Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak sebagai tersangka dan selanjutnya divonis 9 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Surabaya dengan dakwaan telah menerima suap senilai Rp 39,5 miliar. Bambang adalah politikus senior Kota Blitar yang telah menduduki kursi DPRD Kota Blitar selama dua periode melalui Partai Hanura. Pada Pemilu 2019, Bambang berhasil menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, masih melalui Partai Hanura. Selanjutnya pada Pemilu 2024 yang berlangsung Februari lalu, Bambang mengikuti perebutan kursi DPR RI melalui Partai Kebangkitan Bangsa di Dapil VI Jawa Timur, namun gagal. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.