Pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) masih terbentur permasalahan lahan. Hingga saat ini, kisruh pembebasan 2.086 hektare (ha) lahan di IKN masih terus berlangsung.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, saat ini proses penyelesaian masalah tersebut tengah dilakukan oleh Otorita IKN (OIKN). Salah satu pihak yang terlibat ialah wakilnya sekaligus Plt Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni.

"Otorita IKN yang sedang menyelesaikan itu. Saya sendiri sering berdiskusi dengan Mas Wamen (Raja Juli) yang saat ini juga menjadi Plt Wakil Kepala OIKN, ini sedang ada proses negosiasi Kembali karena skema ganti rugi atau PDSK (Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan)," kata AHY, ditemui di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).

AHY mengatakan, penanganan dampak sosial kemasyarakatan harus bisa mencapai kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, terkait dengan besaran ganti ruginya.

"Harus ketemu yang sama-sama diterima besarannya. Jadi appraisal (penaksiran biaya) sudah dilakukan, sudah sosialisasi tapi saya dengar ada beberapa bagian lagi yang masih perlu diharmoniskan," jelasnya.

Namun demikian, AHY tidak mengetahui berapa besaran anggaran dari pembebasan 2.086 ha lahan IKN bermasalah ini. Pasalnya, pengelolaannya tidak di dalam ranah Kementerian ATR/BPN.

Sebagai tambahan informasi, pemerintah terus menyelesaikan persoalan 2.086 ha lahan di IKN. Skema PDSK Plus menjadi solusi untuk hal tersebut. Lewat PDSK Plus, warga terdampak bisa mendapatkan ganti rugi tanam tumbuh serta relokasi, ada 91 hunian untuk 91 kartu keluarga yang bakal dibangun PUPR.

Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, sempat menjelaskan bahwa seluruh anggaran ganti rugi berasal dari Kementerian PUPR, baik untuk tanam tumbuh maupun relokasi rumah. Meskipun demikian, saat dikonfirmasi, Basuki mengaku tidak hafal rincian anggaran ganti rugi tersebut.

"(Anggarannya) PU, PU. Aduh kalau anggaran (saya tidak hafal), tapi ada mas, karena itu kebun dengan faktor satu-satu atau dua kali gitu. Itu kebunnya mereka diganti dan dibikinkan rumah," jelasnya, Jumat (21/6/2024).

Dia kemudian menjelaskan beberapa lokasi dari 2.086 ha lahan yang belum clear terletak di Tol Seksi 6A Riko-Rencana Outer Ring Road IKN dan Tol Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Sp. 3 ITCI yang terletak di dekat pintu masuk Bandara VVIP IKN.

Sementara lokasi lainnya, adalah lahan akses jalan menuju Masjid Negara IKN, serta lahan tempat pengendalian kawasan banjir Bendungan Sepaku-Semoi. Dengan sosialisasi PDSK plus yang terlaksana pada akhir bulan ini, Basuki berharap persoalan 2.086 ha lahan bisa selesai pada Juli 2024.